Banda Aceh. RU – Aceh menjadi salah satu dari tiga daerah di Indonesia yang menjadi sasaran Program Partisipasi Australia-Indonesia.
Program hingga 2030 tersebut diarahkan untuk memperkuat institusi pemerintah, masyarakat sipil, dan keterlibatan publik dalam proses demokrasi.
Sosialisasi awal program digelar Pemerintah Australia bersama The Asia Foundation dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (30/10/2026).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, mengapresiasi penetapan Aceh sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program tersebut.
“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyambut baik inisiatif ini sebagai ikhtiar bersama untuk memperkuat kualitas demokrasi dan membangun kemitraan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil,” kata Taufik.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.
“Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan semakin inklusif, responsif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Taufik berharap jajaran Pemerintah Aceh mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Counsellor Political Kedutaan Besar Australia, Robert Sutton, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kerja sama pembangunan Australia-Indonesia dengan pendanaan 30 juta dolar Australia (AUD 30 juta).
Pelaksanaannya berlangsung sejak pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030.
Program ini melanjutkan pembelajaran dari Program Percontohan Ketahanan Demokrasi (Democratic Resilience/DemRes) yang berlangsung pada 2021–2026.
Ada tiga sasaran utama program, yakni penguatan institusi, masyarakat sipil, dan kegiatan demokrasi kolaboratif.
Adapun lima fokus kegiatannya meliputi pemilu berintegritas, keterlibatan parlemen, partisipasi dan pendidikan kewarganegaraan, penguatan media independen dan berkualitas, serta penanggulangan misinformasi dan disinformasi.
Kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, dan inklusi sosial juga diintegrasikan dalam seluruh kegiatan.
Selain Aceh, program ini menyasar Yogyakarta dan Makassar serta kegiatan di tingkat nasional.
Pelaksanaannya melibatkan lembaga pemerintah, masyarakat sipil, media, dan akademisi melalui kemitraan antarlembaga negara dan masyarakat sipil.
Untuk kemitraan masyarakat sipil, Kedutaan Besar Australia menyalurkan hibah melalui The Asia Foundation sebagai pengelola program (convenor).
Lima mitra utamanya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Center for Strategic and International Studies (CSIS), International Foundation for Electoral Systems (IFES), Kemitraan, dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).
Program ini diharapkan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi sekaligus memperkuat hubungan antara institusi negara dan masyarakat sipil guna mendorong pemerintahan yang inklusif dan akuntabel.(R10)
