Banda Aceh. RU – Sebanyak 33 voter atau anggota PSSI Aceh menolak Surat Keputusan (SK) PSSI Pusat Nomor 224/SKEP/X-2026 tentang penunjukan Rudi Yulianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Provinsi Aceh.
Para anggota berharap PSSI Pusat meninjau secara menyeluruh SK Nomor 224/SKEP/X-2026 dengan mengacu pada Statuta PSSI edisi 2025, Peraturan Organisasi PSSI edisi 2025, serta prinsip tata kelola organisasi yang baik.
“Kami meminta PSSI Pusat meninjau kembali keputusan tersebut dan memeriksa dasar hukum penunjukan Plt, penghentian tahapan kongres pemilihan, serta status hasil Kongres Biasa Pemilihan PSSI Aceh yang sudah dilaksanakan pada pada 3 Oktober lalu di Sigli,” kata Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Langsa (PSBL) Aceh, Hasan Basri dikutip Minggu (25/10/2026).
Pernyataan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap bersama Nomor 01/IST/PSA/X/2026 yang ditandatangani 33 anggota PSSI Aceh, yang ditujukan kepada Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum, anggota Komite Eksekutif, Sekretaris Jenderal, serta sejumlah komite di lingkungan PSSI.
Dalam pernyataan tersebut, para anggota pemilik suara (voter) mempertanyakan dasar kewenangan, prosedur penerbitan, dan konsekuensi hukum SK yang ditetapkan pada 10 Oktober 2026 itu. Mereka menilai keputusan tersebut perlu diuji berdasarkan Statuta PSSI edisi 2025 dan Peraturan Organisasi PSSI edisi 2025.
Mereka juga meminta PSSI Pusat memberikan penjelasan tertulis mengenai dasar hukum, kewenangan, alasan, dan batas tugas Plt, termasuk dasar untuk menyatakan tidak berlakunya kepengurusan sebelumnya serta kedudukan hasil kongres pemilihan pada 3 Oktober 2026.(TH05)
