New York. RU – Uni Emirat Arab (UEA) resmi mencalonkan diplomat senior Lana Zaki Nusseibeh sebagai sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikutnya.
Wanita keturunan Palestina yang memiliki akar keluarga di Yerusalem itu berpeluang menjadi perempuan pertama yang memimpin organisasi internasional tersebut.
Pencalonan Nusseibeh diajukan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan melalui surat kepada pimpinan Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.
Langkah ini muncul ketika proses pemilihan pengganti Antonio Guterres menghadapi kebuntuan setelah enam putaran pemungutan suara informal di Dewan Keamanan belum menghasilkan kandidat yang dapat diterima seluruh anggota tetap.
Jika terpilih, ia akan menjadi sekretaris jenderal perempuan pertama sekaligus pemimpin PBB pertama keturunan Palestina.
Nusseibeh juga berpeluang menjadi pemimpin kedua dari kawasan Timur Tengah yang menduduki jabatan tersebut setelah Boutros Boutros-Ghali dari Mesir, yang menjabat pada 1992–1996.
Saat ini, Nusseibeh menjabat menteri negara di Kementerian Luar Negeri UEA. Sebelumnya, ia menjadi duta besar sekaligus perwakilan tetap UEA untuk PBB pada 2013–2024. Pengalamannya selama lebih dari satu dekade di lembaga internasional itu menjadi salah satu modal utama dalam pencalonannya.
Media Israel YNet melansir, bahwa keluarga Nusseibeh hingga saat ini merupakan pemegang kunci Gereja Makam Suci di Yerusalem. Keluarga Muslim itu dipercaya memegang kunci gereja sejak ratusan tahun lalu.
Lana Nusseibeh lahir di Abu Dhabi pada tahun 1978, namun kisah keluarganya bermula di Yerusalem. Ayahnya, Zaki Nusseibeh, lahir di kota tersebut pada tahun 1946.
Saat Perang Enam Hari meletus, ia sedang menempuh pendidikan di Universitas Cambridge, Inggris. Perang itu menggagalkan rencananya untuk pulang ke tanah air, sehingga ia pun pergi ke Abu Dhabi dengan membawa sekitar 100 buku.
Awalnya, ia bekerja sebagai jurnalis—termasuk untuk berbagai media Barat—sebelum akhirnya menjadi penerjemah pribadi sekaligus salah satu penasihat terdekat Syekh Zayed, pendiri Uni Emirat Arab. Ia tetap menjalin hubungan erat dengan keluarga penguasa selama beberapa dekade dan kini menjabat sebagai penasihat budaya untuk presiden negara tersebut.
Anwar Nusseibeh, kakek Lana, merupakan tokoh terkemuka dalam kancah politik Palestina dan Yordania. Ia terluka dalam perang tahun 1948 hingga kehilangan salah satu kakinya. Di kemudian hari, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Yordania serta gubernur Yerusalem di bawah pemerintahan Yordania.
Sari Nusseibeh, paman Lana, adalah seorang filsuf sekaligus mantan rektor Universitas Al-Quds. Ia ditunjuk oleh Yasser Arafat sebagai perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Yerusalem. Ketika menyadari bahwa upaya menuju solusi dua negara tidak menunjukkan kemajuan, ia mengajak rakyat Palestina untuk mulai mendiskusikan solusi satu negara.
Setelah peristiwa pembantaian 7 Oktober, Lana Nusseibeh mengutuk pembunuhan warga sipil Israel dan penyanderaan, seraya menegaskan bahwa Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Pada saat yang sama, ia menuduh Israel melakukan pengeboman tanpa pandang bulu di Gaza, menuntut gencatan senjata, dan dengan keras menentang kemungkinan aneksasi wilayah di Tepi Barat.
Pada September 2025, ia memperingatkan bahwa aneksasi wilayah di Tepi Barat akan menjadi “garis merah” bagi UEA dan dapat mengakhiri visi integrasi regional Israel. “Di tengah segala penderitaan ini, masih ada uluran tangan dari kawasan ini kepada Israel. Namun, aneksasi akan menarik kembali uluran tangan tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan harapannya agar Trump—yang menandatangani Perjanjian Abraham (Abraham Accords) selama masa jabatan pertamanya—tidak membiarkan salah satu pencapaian terbesarnya itu dirusak.
Pada Desember 2023, Nusseibeh menjadi salah satu tokoh kunci di balik Resolusi Dewan Keamanan PBB 2720, yang bertujuan memperluas bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ia berperan penting dalam mengorganisasi kunjungan anggota Dewan Keamanan ke perlintasan Rafah agar mereka dapat melihat langsung situasi di lapangan.
Pada Februari 2024, ia juga memimpin delegasi UEA dalam sidang di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag terkait legalitas kehadiran Israel di wilayah Palestina.
Dalam pidatonya, ia menuduh Israel melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, pengeboman tanpa pandang bulu di Gaza, serta pelanggaran hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
“Hukum internasional bukanlah menu pilihan yang bisa diambil sesuka hati; hukum tersebut harus berlaku setara bagi semua pihak,” tegasnya di hadapan para hakim.
Saat mengakhiri masa jabatannya, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, memberikan sebuah plakat kepadanya sebagai bentuk pengakuan atas kinerjanya.
Hak Veto Bisa Gagalkan Pencalonan
Meski memiliki pengalaman diplomatik yang panjang, jalan Nusseibeh menuju kursi sekretaris jenderal PBB belum tentu mudah. Pemilihan tersebut mengharuskan kandidat memperoleh rekomendasi Dewan Keamanan sebelum ditetapkan oleh Majelis Umum PBB.
Lima anggota tetap Dewan Keamanan—Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis—memiliki hak veto yang dapat menggagalkan pencalonan. Karena itu, dukungan dari negara-negara besar menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir.
Pencalonan Nusseibeh juga muncul di tengah ekspektasi bahwa sekretaris jenderal berikutnya berasal dari Amerika Latin, sesuai praktik rotasi kawasan yang selama ini menjadi pertimbangan informal dalam pemilihan pimpinan PBB.
Di sisi lain, UEA menghadapi sorotan internasional terkait dugaan dukungan terhadap Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) dalam konflik Sudan.
Pemantau sanksi PBB menyebut tuduhan tersebut memiliki dasar yang kredibel, sementara pemerintah UEA membantah memberikan dukungan militer kepada kelompok paramiliter itu.
Menanggapi persoalan tersebut, Nusseibeh mengatakan dirinya mengambil cuti dari jabatan pemerintahan UEA untuk berfokus pada pencalonannya dan krisis kemanusiaan di Sudan.
UNtuk diketahui, masa jabatan kedua Guterres sebagai Sekjen PBB dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2026. Sekretaris jenderal berikutnya dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Januari 2027.(TH05)
