Gayo Lues. RU – Trotoar di Kota Blangkejeren, ibu kota Kabupaten Gayo Lues, yang beralih fungsi menjadi tempat berjualan menjadi sorotan DPRK Gayo Lues.
Pemerintah daerah didesak segera menertibkan penggunaan fasilitas umum tersebut.
Desakan itu disampaikan Fraksi Gabungan Gaung Musara DPRK Gayo Lues dalam Pendapat Akhir terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2025 pada Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2026, Sabtu (12/09/2026).
Fraksi menilai lemahnya pengawasan dan penegakan qanun terkait tata ruang serta ketertiban umum membuat kondisi Blangkejeren semakin semrawut.
“Fakta di lapangan menunjukkan trotoar dipakai untuk lapak jualan, izin usaha tidak ada, dan beroperasi selama 24 jam. Kondisi ini membuat wajah Kota Blangkejeren terlihat semrawut dan amburadul,” tegas juru bicara fraksi.
DPRK meminta Bupati Gayo Lues melalui Satpol PP dan instansi teknis melakukan penertiban terpadu secara konsisten tanpa tebang pilih.
“Terhadap penegakan qanun daerah, lakukan penindakan tanpa tebang pilih. Apakah dia masyarakat biasa, petani, buruh, ataupun berstatus pejabat. Pada intinya, penegakan aturan demi ketertiban kota harus berlaku mutlak untuk semua golongan tanpa pengecualian,” lanjutnya.
Menurut legislatif, penataan kawasan perkotaan bukan hanya berkaitan dengan estetika, tetapi juga kenyamanan publik, kelancaran lalu lintas, serta hak pejalan kaki menggunakan fasilitas umum secara aman.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Gayo Lues menyatakan sepakat bahwa tata kelola daerah harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
Bupati kemudian memerintahkan Plt Sekda bersama seluruh SKPK terkait mengoordinasikan langkah konkret atas masukan DPRK, termasuk pembenahan tata ruang dan aset daerah untuk menjaga kembali ketertiban serta keindahan Kota Blangkejeren.(*)
