Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh mendorong segera terbentuknya Desk Koordinasi Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Wadah tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi Aceh.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menyampaikan hal itu dalam rapat perdana pembentukan Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kemenko Polkam secara hybrid, Rabu (19/08/2026).
“Desk Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterimakasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago,” kata Wagub Dek Fadh di Banda Aceh.
Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto bersama Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri Dr Sumule Tumbo.
Menurut Dek Fadh, pembentukan desk tersebut merupakan instruksi Menko Polkam.
Wadah ini dirancang sebagai ruang koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Aceh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan berbagai isu strategis.
“Terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan berbagai isu strategis di Aceh,” katanya.
Desk Koordinasi Aceh diharapkan memperkuat deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring, dan evaluasi guna menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Selain itu, keberadaannya ditujukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Cakupannya antara lain pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus Aceh, pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, serta stabilitas politik dan keamanan.
Sejumlah kementerian dan lembaga mendukung pembentukan desk tersebut.
Mereka juga menyepakati perlunya penyempurnaan konsep, struktur, keanggotaan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja agar pelaksanaannya efektif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang sudah ada.
Dek Fadh menilai keterlibatan banyak kementerian/lembaga dapat mempercepat perkembangan Aceh, terutama dalam bidang ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan kelompok kerja (Pokja) khusus yang menangani pembangunan ekonomi Aceh.
“Sehingga dapat fokus dan kuat dalam membantu Aceh untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Dek Fadh berharap Desk Koordinasi Aceh segera terbentuk dan mulai bekerja. “Pemerintah Aceh sangat mendukung. Bahkan berterimakasih mendapat dukungan yang sangat luar biasa tersebut,” katanya.(R10)
