Aceh Besar. RU – Rahmad Fauzi, mahasiswa asal Aceh Barat Daya (Abdya), meminta Pemerintah Kabupaten Abdya terbuka terkait sumber pendanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang tidak lagi menggunakan data desil atau basis data terpadu dalam penyalurannya.
Rahmad yang juga ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Abulyatama (Unaya) itu menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang berpihak kepada masyarakat karena mempermudah akses layanan kesehatan.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan tata kelola keuangan daerah.
“Kami mengapresiasi niat Bupati Abdya yang ingin mempermudah akses kesehatan tanpa sekat desil. Namun, sebagai mahasiswa, kami wajib mempertanyakan: pakai dana apa? Jangan sampai niat baik ini justru menabrak aturan tata kelola keuangan atau hanya menjadi janji manis yang membebani APBK tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar Rahmad kepada rahasiaumum.com, Minggu (10/05/2026).
Menurut dia, keterbukaan informasi publik penting untuk mencegah munculnya polemik di tengah masyarakat.
Tanpa penjelasan rinci mengenai sumber anggaran, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menjadi “bola panas” secara politik maupun sosial.
Rahmad menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah daerah, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.
“Program yang bagus harus dibarengi dengan administrasi yang bersih. Jika sumber dananya jelas, kami akan menjadi garda terdepan untuk mendukung. Namun jika abu-abu, kami akan terus mempertanyakannya demi kepentingan masyarakat Abdya,” katanya.(IA03)
