Di tengah pemulihan pascabencana, Aceh Tamiang tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak. Daerah ini juga sedang membangun harapan [dan memberi pelajaran tentang arti kepemimpinan yang hadir di tengah rakyat].
AULA SETDAKAB Aceh Tamiang siang itu tidak sepenuhnya dipenuhi suasana formal birokrasi. Di antara deretan kursi, layar presentasi, dan para pejabat yang mengenakan seragam cokelat khas aparatur sipil negara, terselip percakapan-percakapan ringan tentang banjir, pengungsian, sekolah yang rusak, hingga bagaimana warga perlahan kembali menata hidup mereka.
Di ruangan itu, para peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 duduk mendengarkan kisah sebuah daerah yang sedang berjuang bangkit.
Bagi sebagian orang, Aceh Tamiang mungkin hanya dipandang sebagai salah satu kabupaten di perbatasan Aceh dan Sumatra Utara.
Namun, bagi 60 peserta pelatihan kepemimpinan yang datang dari berbagai instansi pusat dan daerah di Jawa Timur, daerah itu menjelma menjadi laboratorium nyata tentang krisis, kepemimpinan, dan ketahanan masyarakat.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, berdiri di depan ruangan dengan wajah tenang. Sesekali ia tersenyum kepada peserta yang datang dari luar daerah.
Di hadapannya, terpampang data tentang bencana hidrometeorologi yang beberapa waktu lalu melanda wilayah itu.
Angkanya tidak kecil.
Lebih dari 310 ribu jiwa terdampak. Sekitar 75 ribu kepala keluarga tersebar di 216 kampung dalam 12 kecamatan ikut merasakan dampaknya. Rumah-rumah terendam. Aktivitas ekonomi lumpuh.
Sekolah terganggu.
Sebagian warga harus bertahan di tengah ketidakpastian.
Namun Armia tidak ingin Aceh Tamiang hanya dikenang sebagai daerah yang tertimpa musibah.
Ia ingin daerahnya dilihat sebagai contoh tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat berusaha bertahan di tengah keterbatasan.
“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran bapak dan ibu menjadi semangat bagi kami untuk terus bangkit,” ujar Armia membuka kegiatan, Selasa lalu.
Nada bicaranya tenang, tetapi sarat pesan.
Bagi Armia, penanganan bencana bukan semata soal membangun kembali jalan yang rusak atau memperbaiki gedung yang hancur.
Ada hal lain yang lebih penting; memastikan masyarakat merasa tidak ditinggalkan.
Ia percaya, dalam situasi krisis, rakyat tidak hanya membutuhkan bantuan logistik.
Mereka juga membutuhkan pemimpin yang mau hadir, mendengar, dan bergerak cepat.
Karena itu, tema “kepemimpinan adaptif berbasis empati” yang dibawa dalam kegiatan tersebut terasa sangat dekat dengan kondisi Aceh Tamiang hari ini.
Di tengah dunia yang bergerak cepat dan penuh ketidakpastian—yang kerap disebut era VUCA; [volatility, uncertainty, complexity, ambiguity—kepemimpinan tidak lagi cukup hanya mengandalkan prosedur birokrasi].
Pemimpin dituntut mampu membaca situasi, mengambil keputusan cepat, dan tetap berpihak pada manusia.
“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kepemimpinan yang komprehensif, holistik, dan integratif,” kata Armia.
Kalimat itu terdengar sederhana.
Namun di daerah yang baru saja dilanda bencana besar, maknanya menjadi sangat nyata.
Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Ramli Anyato, mengaku alasan utama memilih Aceh Tamiang sebagai lokasi visitasi karena daerah itu sedang menghadapi proses pemulihan yang riil.
Bagi para peserta PKN, kata dia, pembelajaran terbaik bukan hanya berasal dari ruang kelas, melainkan dari pengalaman langsung di lapangan.
“Kami ingin peserta melihat bagaimana pemerintah daerah bekerja dalam situasi krisis dan bagaimana masyarakat bertahan,” ujarnya.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta tidak hanya mendengarkan paparan formal dari organisasi perangkat daerah.
Mereka juga memperoleh gambaran tentang bagaimana setiap sektor menghadapi dampak bencana.
BPBD berbicara soal tanggap darurat dan mitigasi.
Dinas Sosial menjelaskan penanganan warga terdampak.
Dinas Pendidikan memaparkan kondisi sekolah dan proses pemulihan kegiatan belajar.
Dinas Kesehatan menyampaikan tantangan pelayanan medis saat bencana meluas.
Semua paparan itu memperlihatkan satu kenyataan; penanganan bencana adalah pekerjaan lintas sektor yang menuntut koordinasi dan kepemimpinan kuat.
Namun, kunjungan tersebut tidak berhenti pada agenda diskusi.
Di sela kegiatan, sejumlah bantuan juga diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Ada bantuan komputer dan printer dari BPSDM Jawa Timur.
Ada makanan siap saji dari BPBD Jawa Timur.
Ada pula bantuan uang tunai ratusan juta rupiah yang datang dari peserta PKN, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga konservasi.
Nilainya mungkin tidak akan langsung menyelesaikan seluruh persoalan pascabencana.
Tetapi bagi masyarakat yang masih memulihkan hidup, bantuan itu memiliki makna lebih besar daripada angka.
Ia menjadi tanda bahwa ada banyak pihak yang peduli.
Di luar aula, kehidupan Aceh Tamiang perlahan berjalan kembali.
Aktivitas pasar mulai ramai.
Anak-anak kembali ke sekolah.
WargaWarga membersihkan rumah dan memperbaiki apa yang masih bisa diselamatkan.
Meski begitu, jejak bencana belum sepenuhnya hilang.
Sebagian warga masih menyimpan trauma. Sebagian lainnya masih berusaha menata kembali penghidupan mereka yang sempat terhenti.
Karena itu, visitasi kepemimpinan nasional tersebut terasa lebih dari sekadar agenda pelatihan birokrasi.
Di Aceh Tamiang, para calon pemimpin belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari ruangan berpendingin udara atau tumpukan teori administrasi semata.
Ia lahir ketika seorang pemimpin tetap berdiri di tengah masyarakat saat keadaan sulit.
Ketika pemerintah hadir bukan hanya membawa data dan laporan, tetapi juga harapan.
Dan ketika rakyat merasa mereka tidak sedang menghadapi bencana sendirian.
Di daerah kecil yang baru saja dihantam musibah itu, pelajaran tentang empati justru terasa paling besar.(S04)
