Banda Aceh. RU – Perwakilan Forum PPPK Aceh, Zuhdi Abrar, mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA memberikan kejelasan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PPPK pada anggaran 2026.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa TPP kembali tidak mendapat alokasi, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan tenaga PPPK.
Demikian bunyi keterangan yang disampaikannya kepada awak media, pada Jumat (14/11/2025).
“Kami mendapatkan informasi bahwa TPP PPPK 2026 kembali tidak memiliki porsi anggaran. Ini tentu sangat mengecewakan, mengingat PPPK sebagai bagian dari ASN seharusnya mendapatkan hak yang sama,” subut Zuhdi.
Ia menilai dinamika eksekutif dan legislatif dalam proses politik anggaran tidak semestinya merugikan PPPK.
Ketidakpastian tersebut menimbulkan keresahan karena perjuangan memperoleh TPP terus berulang tanpa kepastian.
“Maka perlunya penjelasan resmi agar tidak ada lagi spekulasi dan perdebatan di lapangan,” ujarnya.
Zuhdi menambahkan bahwa tim advokasi mulai mengalami kelelahan setelah bertahun-tahun mengawal isu ini.
Karena itu, arah perjuangan akan diserahkan kepada koordinator PPPK di setiap SKPA untuk menentukan langkah lanjutan.
“Perjuangan ini harus tetap solid, terukur, dan tidak keluar dari koridor hukum,” tutupnya dalam keterangan tersebut.(R015)
