Aceh Besar. RU – Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi di Indonesia, Rabu (14/10/2026).
Peresmian dipusatkan di SPPG 3T Yayasan Meugah Kana Gizi, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ratusan SPPG tersebut dikembangkan untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
“Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi. Pusatnya di sini, di Aceh Besar, di Provinsi Aceh,” ujar Sudaryono dalam sambutannya.
Dari total tersebut, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatera, sedangkan 289 unit lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali.
Perwakilan SPPG dari berbagai daerah mengikuti prosesi peresmian secara daring, termasuk dari Sumatera Utara, Bali, dan Kalimantan.
Sudaryono menjelaskan, sebelumnya BGN telah meresmikan 480 dapur di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Pengembangan SPPG menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi melalui program MBG.
Sudaryono juga menyoroti hasil laporan penelitian mengenai kondisi peserta didik sebelum dan setelah pelaksanaan program MBG.
Menurut dia, persentase peserta didik yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar turun dari 56 persen menjadi 16 persen setelah program tersebut berjalan.
“Alhamdulillah dengan adanya program MBG ini, dari 56 persen peserta didik anak sekolah yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar, itu kemudian turun menjadi 16 persen,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan, BGN menargetkan angka tersebut dapat terus ditekan hingga nol persen agar tidak ada lagi anak Indonesia yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar.
Peresmian tersebut turut dihadiri anggota DPR RI TA Khalid, anggota DPRA Ilmiza Sa’aduddin Djamal, serta sejumlah pihak terkait.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga menyapa perwakilan BGN dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendengarkan laporan pelaksanaan program di masing-masing wilayah.(*)
