Oleh: Komaruddin Hidayat
Dua tahun terlalu singkat untuk menghakimi pemerintahan yang bahkan belum menyelesaikan separuh masa jabatan. Namun, kurun waktu itu cukup untuk membaca watak seorang presiden: apa yang menjadi obsesinya, bagaimana ia menggunakan kekuasaan, siapa yang dipercaya, serta sejauh mana gagasan kampanye diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar. Ia juga bukan figur yang tiba-tiba hadir dalam panggung kekuasaan. Puluhan tahun hidupnya berada dalam orbit politik nasional, dari prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, hingga akhirnya menjadi presiden.
Karena itu, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo menarik dinilai bukan sekadar dari berapa banyak program yang telah dijalankan, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Prabowo sedang membangun negara yang kuat atau baru membangun pemerintahan yang kuat?
Keduanya berbeda.
Modal Seorang Petarung
Salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah kalah dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Dalam politik, kemampuan bangkit dari kekalahan bukan perkara kecil. Itu menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan terhadap tujuan politik yang diperjuangkan.
Prabowo juga mempunyai karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan, dan energi baginya bukan sekadar sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat.
Pengalaman sebagai prajurit turut membentuk cara pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi dan negara sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah dipermainkan kekuatan lain.
Pandangan tersebut menemukan relevansinya ketika dunia memasuki era ketidakpastian geopolitik. Perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China, perubahan rantai pasok, perang dagang, serta perebutan sumber daya strategis membuat gagasan mengenai kemandirian nasional semakin penting.
Namun, di sinilah persoalan mendasarnya.
Dari Kapasitas Personal ke Kapasitas Institusional
Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya tegas. Negara menjadi kuat ketika hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara.
Prabowo mempunyai sejumlah obsesi yang relatif jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, dan pembangunan manusia.
Di antara berbagai agenda tersebut, program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu simbol paling kuat pemerintahan Prabowo.
Secara filosofis, MBG mempunyai dasar yang menarik. Negara tidak hanya bertugas membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki kesempatan yang relatif sama untuk mengembangkan potensi.
Prabowo menyebut MBG sebagai investasi bagi generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp 335 triliun.
Namun, semakin besar sebuah program, semakin tinggi pula tuntutan tata kelolanya.
Program yang menyangkut makanan puluhan juta anak tidak cukup hanya bermodalkan niat baik. Ia membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, tenaga profesional, pengawasan, serta sistem pertanggungjawaban yang ketat.
Berbagai kasus keracunan makanan menjadi peringatan keras. Ribuan siswa dan guru dilaporkan sakit sehingga pemerintah harus memperketat pengawasan dapur dan distribusi makanan.
Di sini berlaku hukum sederhana dalam pemerintahan: semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya.
Swasembada Harus Dibuktikan dengan Data
Swasembada pangan juga menjadi agenda utama pemerintahan Prabowo. Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat secara signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton.
Angka tersebut tentu penting. Namun, ukuran swasembada tidak boleh berhenti pada produksi dan jumlah cadangan di gudang pemerintah.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah petani menjadi lebih sejahtera? Apakah konsumen memperoleh pangan dengan harga terjangkau? Apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan? Apakah ketergantungan pada impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga?
Semua pertanyaan tersebut membutuhkan data yang akurat dan terbuka, bukan sekadar jawaban politik.
Swasembada bukan hanya kemampuan negara menumpuk beras di gudang. Swasembada adalah kemampuan membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu hingga hilir.
Petani harus untung. Konsumen harus terlindungi. Infrastruktur pertanian harus memadai. Teknologi mesti berkembang. Dan generasi muda harus melihat pertanian sebagai profesi yang menjanjikan.
Tanpa itu semua, swasembada berisiko berubah menjadi slogan yang pada akhirnya justru menurunkan kepercayaan masyarakat.
Negara Kuat, Institusi Kuat
Prabowo tampaknya percaya pada gagasan tentang negara yang kuat. Pandangan tersebut memiliki akar sejarah panjang dalam pemikiran politik Indonesia.
Setelah bertahun-tahun negara dianggap terlalu lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan mengenai strong state memang mempunyai daya tarik.
Namun, negara kuat memiliki dua wajah.
Pertama, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin, serta menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan.
Kedua, negara kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak disertai kontrol institusional.
Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara, melainkan membangun institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.
Demokrasi membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus masyarakat sipil yang kuat. Membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu menjalankan fungsi kontrol.
Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang berlebihan. Dan kekuasaan yang tidak terkendali berisiko membawa pemerintahan menjauh dari prinsip demokrasi.
Politik Akomodasi
Prabowo memiliki kemampuan menarik dalam mengelola politik. Ia mampu merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya.
Koalisi pemerintahan menjadi sangat besar. Secara praktis, kondisi ini menguntungkan karena pemerintah relatif tidak menghadapi oposisi parlementer yang kuat.
Namun, dari perspektif demokrasi, terdapat sebuah paradoks: semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.
Padahal demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mereka yang kalah tetap membutuhkan ruang untuk mengawasi mereka yang menang.
Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Ia dapat menjadi cermin.
Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.
Bukan Sekadar Gagasan, tetapi Eksekusi
Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program lainnya.
Persoalannya adalah apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan dan efektif.
Di sinilah kualitas kabinet menjadi sangat menentukan.
Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden. Menteri seharusnya menjadi penyaring, penerjemah, sekaligus penguji gagasan presiden.
Seorang menteri harus mampu mengatakan kepada presiden: ini bisa dilakukan; ini terlalu mahal; ini berisiko; ini harus ditunda; atau ini sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.
Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpenting dalam pemerintahan.
Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu setuju. Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika keputusan telah dibuat.
Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya diukur dari banyaknya tokoh terkenal atau besarnya koalisi politik. Ukuran sesungguhnya adalah hasil.
Berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling penting: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?
Lima Catatan untuk Prabowo
Setelah mendekati dua tahun pemerintahan, setidaknya ada lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.
Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Presiden yang kuat memang diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada figur yang kuat. Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi harus bertahan.
Kedua, perkuat meritokrasi. Jangan sampai loyalitas politik lebih menentukan daripada kemampuan profesional. Negara terlalu besar untuk dikelola berdasarkan prinsip kedekatan.
Ketiga, jaga disiplin fiskal. Program populis mungkin disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki social return yang jelas.
Keempat, perbaiki komunikasi publik. Presiden dan para menteri perlu lebih terbuka terhadap kritik. Kritik bukan sabotase. Kritik adalah mekanisme koreksi.
Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik.
Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.
Rakyat Menunggu Hasil
Lalu, bagaimana seharusnya dua tahun pemerintahan Prabowo dinilai?
Ada sejumlah agenda besar yang patut didukung, terutama keberanian menetapkan ketahanan pangan, penguatan program gizi, serta orientasi pada kemandirian ekonomi.
Pemerintah juga mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian penting.
Namun, terlalu dini menyebut pemerintahan ini telah berhasil. Sebagian besar agenda besar Prabowo baru menunjukkan arah dan membangun fondasi.
Yang ditunggu rakyat adalah hasilnya.
Bukan pidato. Bukan jumlah program. Bukan banyaknya proyek. Bukan pula besarnya koalisi.
Rakyat akan bertanya: apakah anak miskin memperoleh gizi lebih baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah pendidikan semakin bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah pintu korupsi semakin sempit? Apakah birokrasi semakin profesional?
Dan pertanyaan yang paling mendasar: apakah rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek negara?
Di era media sosial, pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi hanya terdengar dari mimbar politik. Keluh kesah, kritik, sekaligus harapan rakyat muncul setiap hari di ruang publik.
Pemerintah dapat mendengarnya secara langsung.
Dari Kekuasaan Menuju Peradaban
Prabowo adalah presiden yang memiliki obsesi besar tentang Indonesia. Ia ingin Indonesia berdaulat, mandiri, kuat, dan dihormati.
Obsesi semacam itu diperlukan. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar.
Namun, tahap yang jauh lebih sulit adalah mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial.
Di sinilah tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menentukan.
Apakah kemenangan yang diraih melalui pemilu akan diikuti keberhasilan mewujudkan janji kampanye?
Sejauh ini, Prabowo telah berhasil mengonsolidasikan kekuasaan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah.
Sebab seorang presiden pada akhirnya tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya. Ia dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan tersebut.
Ukuran paling sederhana dari semuanya adalah pertanyaan seorang rakyat biasa:
“Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”
Dan ketika genderang persaingan menuju Pemilu 2029 mulai terdengar, saatnya Prabowo melakukan evaluasi serius terhadap kinerja para pembantunya.
Dalam permainan sepak bola, pemain yang tidak efektif dan tidak memiliki kemampuan cukup untuk menggiring bola harus diganti dengan pemain yang lebih profesional.
Begitu pula dalam pemerintahan.
Profesionalisme dan meritokrasi harus lebih penting daripada loyalitas yang hanya ingin menyenangkan dan memuji atasan.
Sebab pada akhirnya, presiden tidak membutuhkan orang-orang yang selalu mengatakan bahwa semua sudah baik.
Presiden membutuhkan orang-orang yang berani mengatakan apa yang benar-benar perlu diperbaiki.
Penulis adalah Ketua Dewan Pers, berdomisili di Jakarta
