Banda Aceh. RU – Pemerintah Kota Banda Aceh mulai menyusun Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) sebagai upaya memperkuat kebijakan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap dampak perubahan iklim.
Penyusunan dokumen tersebut ditandai dengan Focus Group Discussion (FGD) dan workshop yang dibuka Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, di Amel Convention Hall, Rabu (08/07/2026).
Kegiatan ini digagas Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim RAD-GPI Kota Banda Aceh dengan dukungan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).
Sebanyak 145 peserta dari unsur organisasi perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan mitra pembangunan mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Illiza mengatakan penyusunan RAD-GPI menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2025ā2029, penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
“Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Illiza, perubahan iklim menghadirkan tantangan yang semakin nyata bagi Banda Aceh sebagai wilayah pesisir, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, abrasi, hingga terganggunya layanan dasar dan mata pencaharian masyarakat.
Karena itu, kebijakan yang disusun harus mampu melindungi kelompok rentan secara adil dan berkelanjutan.
“Bagi Pemko Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan. Melalui program prioritas pada perempuan, disabilitas, dan anak untuk lingkungan inklusif, kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberi perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar,” tutupnya.(R10)
