Banda Aceh. RU – Hubungan yang solid antara Pemerintah Aceh dan DPRA dinilai penting untuk memastikan agenda pembangunan berjalan efektif.
Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik mengajak legislatif memperkuat konsolidasi dan komunikasi demi kepentingan masyarakat.
Ajakan itu disampaikan Taufik saat mengikuti rapat di Ruang Banggar DPRA, Banda Aceh, Rabu (26/08/2026).
Pertemuan tersebut membahas Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 sekaligus menjadi agenda kerja perdana Taufik sebagai Plt Sekda Aceh.
Menurut Taufik, kekompakan eksekutif dan legislatif diperlukan untuk mempercepat program pembangunan serta menjaga keselarasan dalam menjalankan pemerintahan.
“Eksekutif dan legislatif harus seiring seirama dalam berkomunikasi demi pembangunan Aceh yang lebih baik ke depan,” ujar Taufik di hadapan anggota DPRA.
Ia mengatakan penguatan komunikasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Mualem–Dek Fadh, yang meminta jajaran eksekutif menjaga keharmonisan dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama lembaga legislatif.
Taufik menilai keterbukaan dan kerja sama bukan sekadar formalitas birokrasi, tetapi diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sekaligus mempercepat program strategis daerah.
Ia berharap kemitraan Pemerintah Aceh dan DPRA semakin kuat sehingga pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2025 dapat berlangsung lancar dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami memohon kerja sama yang baik. Mari bersama-sama kita bekerja dan membangun Aceh menjadi lebih baik. Sebagai rapat perdana saya selaku Plt Sekda, kami sangat terbuka dan memohon masukan serta saran dari teman-teman di DPRA,” pungkasnya.(R10)
