Jakarta.RU – Nilai tukar rupiah yang anjlok hingga Rp17.600 per 1 USD, menjadi pukulan telak bagi industri manufaktur Tanah Air.
Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku hingga barang modal impor membuat ongkos produksi pabrikan membengkak drastis di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kondisi tersebut tidak hanya disebabkan oleh selisih kurs semata. Rantai pasok global yang terganggu sejak meletusnya perang pada Februari lalu telah mengerek biaya logistik, asuransi, hingga harga komoditas penolong seperti plastik dan energi, yang pada akhirnya membebani operasional industri.
Tekanan berat yang menimpa sektor ini tercermin pada laju Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) manufaktur Indonesia.
Indikator aktivitas pabrik tersebut terus merosot dan pada akhirnya berbalik mengalami kontraksi pada April lalu.
Situasi pelik ini memaksa pabrikan memutar otak karena mereka tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual produk di pasaran.
Daya beli masyarakat yang melemah membuat konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga.
“Jadi, pelemahan nilai tukar ini pada dasarnya memperumit kondisi industri pada saat ini. Artinya, dari sisi langkah kebijakan, stabilitas nilai tukar sangat krusial untuk meredam dampak eksternal terhadap ekonomi domestik,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, Sabtu (16/5/2026).
Jika dibiarkan tanpa intervensi perlindungan, tren pelemahan ini berisiko memicu gelombang penutupan pabrik. Pasalnya, kondisi setiap subsektor dalam industri manufaktur berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan.
Oleh karena itu, pemerintah diminta turun tangan dengan tidak menambah beban baru berupa pungutan pajak bagi sektor yang sedang terpuruk, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Kebijakan pemberian insentif yang selektif dan tepat sasaran dinilai dapat menjadi penyelamat bagi industri strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.
“Industri manufaktur ini tidak bisa disamakan semuanya, ada yang masih bagus, ada yang sudah berdarah-darah. Jadi yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengantisipasi agar mereka tidak sampai bangkrut, kemudian melakukan PHK,” ujar Faisal.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, menekankan bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar AS merupakan external shock (guncangan eksternal) yang semakin membebani struktur biaya produksi, arus kas korporasi, hingga berdampak pada keputusan ekspansi bisnis.
Menurut Shinta, anjloknya nilai tukar rupiah secara otomatis meningkatkan beban biaya impor, mengingat tulang punggung industri nasional masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Saat ini, sekitar 70 persen bahan baku sektor manufaktur masih didatangkan dari luar negeri, dengan kontribusi bahan baku mencapai sekitar 55 persen dalam struktur biaya produksi perusahaan.
“Dengan demikian, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah,” ujar Shinta.
Sektor usaha yang paling rentan terdampak tekanan ini adalah industri dengan tingkat ketergantungan impor yang tinggi, seperti petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, hingga sektor manufaktur berbasis energi.(TH05/Okezone)
