Banda Aceh. RU – Penembakan yang menewaskan seorang warga sipil di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu, 4 November 2026, menuai kecaman Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA).
Organisasi tersebut menilai tindakan aparat TNI itu berpotensi mencederai perdamaian Aceh yang dibangun melalui Perjanjian Damai (MoU) Helsinki.
Juru Bicara JASA Datul Abrar mengatakan, pendekatan militer tidak seharusnya menjadi jalan penyelesaian persoalan di Aceh karena berpotensi membuka kembali luka konflik masa lalu.
“Ini adalah tindakan berbahaya yang dapat merusak perdamaian yang telah kita rawat bersama. Harusnya pihak TNI belajar dari sejarah, bahwa tindakan militer dalam bentuk apa pun tidak akan pernah berhasil menyelesaikan akar masalah di Aceh,” tegas Abrar dalam keterangan yang diterima rahasiaumum.com, Kamis (05/11/2026).
Ia juga menyayangkan keberadaan putra Aceh di sejumlah jabatan strategis militer belum menjamin perlindungan masyarakat sipil dan pemahaman terhadap kekhususan Aceh.
“Kami menyayangkan bahwa kehadiran putra Aceh di jajaran jabatan strategis militer tidak menjadi garansi bagi perlindungan hak-hak masyarakat sipil serta pemahaman mendalam terhadap sejarah dan kekhususan Aceh,” ujarnya.
JASA mendesak investigasi yang transparan, independen, dan akuntabel terhadap aparat yang terlibat.
Organisasi itu juga meminta Panglima TNI menindak tegas pihak yang bertanggung jawab serta mengevaluasi pendekatan keamanan di Aceh.
“Kami mendesak Panglima TNI dan pimpinan aparat keamanan untuk menindak tegas oknum yang terlibat serta mengevaluasi pendekatan keamanan di Aceh agar kembali pada koridor hukum dan tugas pokok fungsi militer,” katanya.
“Kami mengutuk keras segala bentuk tindakan represif aparat militer dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di Aceh,” lanjutnya.
Selain itu, JASA meminta pemerintah menyelesaikan persoalan simbol kekhususan Aceh, termasuk bendera, melalui pendekatan politik dan konstruktif sesuai amanat MoU Helsinki, bukan dengan tindakan represif di lapangan.(IA02)
