Kutacane. RU – Ratusan tenaga penyuluh pertanian mendatangi Kantor DPRK Aceh Tenggara, Senin (04/05/2026), guna menyampaikan aspirasi terkait ketidakjelasan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Aksi dipicu pembatalan pelantikan 180 penyuluh yang sebelumnya direncanakan memperoleh status tersebut.
Keputusan itu memicu kekecewaan, terutama karena belum ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
Para penyuluh meminta kejelasan sekaligus solusi konkret atas nasib mereka yang masih berstatus honorer meski telah lama mengabdi.
Salah seorang penyuluh, Kadimin, menegaskan kedatangan mereka bukan untuk menimbulkan keributan, melainkan menuntut kepastian.
“Kami datang untuk meminta kejelasan. Sudah bertahun-tahun kami mengabdi sebagai tenaga honorer di lapangan, mendampingi petani, membantu program pemerintah. Namun ketika harapan itu muncul, justru dibatalkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujar Kadimin kepada rahasiaumum.com.
Ia menyebut sebagian besar penyuluh telah bekerja puluhan tahun di Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan.
“Ada rekan-rekan kami yang sudah puluhan tahun mengabdi. Kami hanya ingin tahu apakah kami masih dibutuhkan atau tidak. Jangan sampai pengabdian kami dianggap tidak berarti,” katanya.
Ketidakpastian status dinilai memicu keresahan di kalangan tenaga honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pendampingan petani.
Mereka berharap DPRK Aceh Tenggara memfasilitasi penyelesaian persoalan dengan memanggil pihak terkait serta mendorong lahirnya keputusan yang memberi kepastian bagi penyuluh berpengalaman.(AFW016)
