Subulussalam. RU – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025 di Kota Subulussalam memadati UPTD Puskesmas Penanggalan untuk mengurus berbagai kelengkapan administrasi, termasuk Surat Keterangan Sehat.
Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat wajib dalam proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi para peserta PPPK Paruh Waktu 2025.
Akibatnya, terjadi lonjakan pemohon di Puskesmas Penanggalan.
Kepala UPTD Puskesmas Penanggalan, dr. Sarifin Usman Kombih, menyambut baik lonjakan ini.
“Alhamdulillah, UPTD Puskesmas Penanggalan masih dipercaya oleh masyarakat dalam pelayanan pembuatan surat keterangan sehat,” kata dr. Sarifin kepada rahasiaumum.com, Senin (15/09/2025).
Sarifin memastikan bahwa seluruh pelayanan surat keterangan sehat untuk keperluan PPPK ini tidak dipungut biaya.
“Semua gratis, tidak ada biaya yang dikeluarkan para peserta dalam pembuatan Surat Keterangan Sehat,” tegasnya.
Untuk melayani masyarakat secara maksimal, pihak Puskesmas telah mengatur jam operasional.
Pelayanan dibuka dari Senin hingga Kamis pukul 08.00–15.00 WIB, Jumat pukul 08.00–12.00 WIB, dan Sabtu pukul 08.00–13.30 WIB.
Sarifin mengimbau masyarakat agar tidak segan melapor jika ada petugas yang mencoba meminta biaya.
Ia menegaskan kembali komitmen Puskesmas untuk memberikan pelayanan yang transparan dan bebas dari pungutan liar.
Seperti diketahui, penetapan PPPK Paruh Waktu ini merupakan respons Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengakomodasi ribuan tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi.
Kebijakan ini tertuang dalam surat Wali Kota Subulussalam tertanggal 10 September 2025.(MB017)
