Banda Aceh. RU – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) berharap kelistrikan di Aceh segera normal.
Apalagi helikopter dan truk milik TNI sudah dikerahkan untuk mengangkut tower transmisi darurat.
Pernyataan itu disampaikan Mualem, saat meninjau material tower transmisi darurat yang sudah tiba di Lanud SIM, Aceh Besar sejak Jumat 28 November 2025.
12 Unit Tower Roboh
Manager PLN Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Banda Aceh, Achmad Setiawan, melaporkan total tower transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Arun-Bireuen, roboh sebanyak 12 unit. Selain itu, 2 unit tower lainnya juga rusak.
“Kami berupaya secepatnya agar seluruh tower kami ini bisa diperbaiki untuk menyalurkan listrik dari pembangkit,” kata Achmad Setiawan di kutip Sabtu (29/11/2025).
“Tower yang roboh dan rusak tersebut, yakni lima roboh dan dua rusak di Bireuen, dua roboh dan satu rusak di Langsa, dan tiga roboh di Aceh Tengah,” kata Achmad Setiawan.
Besi Tower SUTT di Aceh tak Tidak Sesuai SNI
Sementara itu, Kaukus Peduli Aceh (KPA) menduga material besi pada tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang roboh di beberapa titik di Aceh, tidak sesuai spesifikasi dan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Kalau besinya asli dan sesuai standar, harusnya patah, bukan melintir. Kalau melintir seperti itu, berarti besinya lembek. Ini patut dicurigai,” ujar Koordinator KPA, M Hasbar Kuba dikutip Sabtu (29/11/2025).
Ia membandingkan kondisi tower SUTT tersebut dengan konstruksi tower TVRI yang dibangun sejak tahun 1982, dan masih berdiri kokoh hingga kini meski terus diterpa angin dan korosi.
“Coba lihat tower TVRI dari tahun 1982 sampai sekarang, sudah puluhan tahun kena angin, kena karat, tapi masih berdiri. Ini soal kualitas besi,” ungkapnya.
Alasan banjir tidak cukup menjelaskan keruntuhan tower jika material yang digunakan benar-benar sesuai standar.
Karena itu masyarakat Aceh perlu mendesak aparat penegak hukum serta lembaga auditor independen untuk melakukan audit teknis dan investigasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan tower SUTT PLN di Aceh yang dibayai APBN, termasuk menelusuri proses pengadaan material.(TH05)
