Jakarta. RU – Mantan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, diketahui melakukan mutasi besar-besaran pejabat eselon II hingga eselon IV di jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen BC) pada Kamis, 10 September 2026, karena dinilai oleh Purbaya menjadi penyebab banyaknya kebocoran anggaran.
Namun, tindakan ini malah berbuah pada pencopotan dirinya dari jabatan Menkeu oleh Presiden Prabowo, yang kini diganti oleh Suahasil Nazara.
Informasi berkembang, Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto dan Dirjen BC, Djaka Budhi Utama, yang juga ingin diganti oleh Purbaya itu, sempat menemui Prabowo saat hendak terbang ke India, untuk mengadukan hal ini dan menolak mematuhi keputusan mutasi oleh Purbaya.
Kepada media, kedua Dirjen ini juga mengakui penolakan mutasi tersebut, dan meminta Menkeu yang baru membatalkan mutasi tersebut.
Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan, bahwa daftar nama pejabat yang dimutasi, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, akan ditinjau dan dievaluasi kembali dari aspek kapabilitas dan kelayakannya.
“Jika terbukti tidak memenuhi kualifikasi, penetapan tersebut berpotensi dibatalkan,” ujarnya dikutip Sabtu (19/09/2026).
Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama juga telah mengusulkan kepada Menkeu Suahasil Nazara agar keputusan mutasi pada era Purbaya dibatalkan demi menjaga kondusivitas organisasi.
Usulan tersebut diajukan karena proses rotasi dinilai tidak melalui mekanisme baku talent management.
“Itu kan usulan kita, rotasi. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management. Kemudian, itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk dibatalkan,” ungkap Bimo.
Saat ini, Kementerian Keuangan masih melakukan pembahasan untuk menentukan status hukum dan administratif para pegawai yang telah dilantik pada pekan sebelumnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara masih enggan memberikan komentar mengenai kelanjutan status mutasi pejabat tersebut. Ia mengisyaratkan bahwa opsi pembatalan mutasi masih dalam pembahasan internal.
“Nanti aja. Kalau sudah jadi,” katanya.(TH05/Okezone)
