Lhoksukon. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mempercepat pembangunan 1.109 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di daerah itu.
Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Muhammad, mengatakan pembangunan tersebut terdiri atas 505 unit dari Kementerian PKP, 500 unit dari Buddha Suci, dan 104 unit dari Kemenko Polkam.
“Saat ini, yang sedang dilakukan pembangunan huntap saat ini dari PKP ada 505 unit, dari Buddha Suci 500 unit, dan dari Menko Polkam 104 unit,ā ujarnya, Selasa (27/10/2026).
Ia mengatakan, di Desa Alue Papeun, Kecamatan Tanah Jambo Aye, pembangunan huntap dari Buddha Suci direncanakan mencapai sekitar 130 unit.
Saat ini, sebanyak 80 unit telah selesai dibangun dan penghuninya sudah ditentukan melalui proses pengundian. Sebagian rumah juga telah ditempati warga, meskipun aktivitas keluar-masuk kawasan masih terganggu pekerjaan pembangunan akses jalan.
Pemerintah daerah turut menyiapkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk menunjang kelayakan kawasan hunian tersebut.
Pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan jalan lingkungan, penyiapan lahan, serta rencana pemasangan instalasi air bersih pada tahun ini.
Muhammad menjelaskan, pembangunan jalan akses di kawasan tersebut mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Aceh. Jalan lingkungan direncanakan memiliki lebar sekitar enam meter, sedangkan salah satu ruas akses memiliki panjang sekitar 150 meter.
Kemudian untuk pekerjaan lainnya mencakup penyiapan saluran dan penimbunan lahan di bagian belakang kawasan.
Ia mengatakan lahan yang digunakan untuk pembangunan huntap tersebut merupakan milik pemerintah daerah dengan luas sekitar 1,5 hektare.
Ia menambahkan penataan lahan masih diperlukan pada beberapa bagian agar kawasan dapat mendukung pembangunan rumah dan fasilitas pendukungnya.
Sementara itu, pembangunan huntap yang didukung Kemenko Polkam sebanyak 104 unit juga dilaporkan telah selesai. Adapun program dari Kementerian PKP masih berproses, termasuk penyiapan dan pematangan lahan untuk lokasi yang telah memungkinkan pembangunan.
Salah satu lokasi pembangunan dari program Kementerian PKP berada di Kecamatan Langkahan. Pemerintah daerah juga masih menunggu hasil akhir penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dijadwalkan pada 28 Oktober 2026 untuk proses pembangunan di lokasi lainnya.
Muhammad mengatakan, kebutuhan huntap di Aceh Utara masih memerlukan pemutakhiran data. Berdasarkan data sebelumnya, kebutuhan hunian tetap diperkirakan sekitar 4.000 unit.
Namun, data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan jumlah rumah terdampak yang memerlukan penanganan mencapai sekitar 10.000 unit, termasuk rumah yang dibangun secara mandiri maupun yang akan dibangun di lokasi asal dan lokasi baru.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memverifikasi kembali jumlah penerima bantuan serta menentukan skema penanganan sesuai kondisi rumah dan kebutuhan masing-masing korban.
Ia menambahkan, data tersebut menjadi dasar untuk membedakan warga yang membutuhkan hunian tetap terpusat dengan warga yang dapat membangun kembali rumah secara mandiri.
Pihaknya berharap dengan pembangunan huntap dan fasilitas pendukung dapat membantu korban bencana hidrometeorologi yang kehilangan rumah agar segera memperoleh tempat tinggal yang layak.(TH05)
