Temui Komisi XI DPR RI, Pemko Subulussalam Perjuangkan Tambahan TKD

Wali Kota HRB bersama Sekda Asrul Asani, Kepala Bappeda Fitri, dan kabid BPKD Kota Subulussalam Sari Mula saat foto bersama Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Haekal. Kamis 27 Agustus 2026 [Dok. Prokopim Subulussalam/rahasiaumum.com]

Jakarta. RU – Keterbatasan kapasitas fiskal mendorong Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh, memperkuat lobi untuk memperoleh tambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Upaya itu dilakukan melalui audiensi dengan Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Kamis (27/08/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin didampingi Sekretaris Daerah Asrul Asani, Kepala Bappeda Fitri, serta Kabid BPKD Sari Mula.

Mereka menyampaikan kondisi dan kebutuhan fiskal daerah kepada jajaran Komisi XI, termasuk Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Haekal.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari strategi Pemko Subulussalam untuk membuka peluang penambahan TKD, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant (BG), DAU Specific Grant (SG), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Pemko menilai langkah itu penting karena keuangan daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Saat ini, penerimaan dari sumber tersebut disebut mencapai hampir 80 persen dari total pendapatan daerah.

Atas kondisi itu, Pemko Subulussalam mendorong agar formula pembagian DAU dikaji dan dihitung kembali dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, serta kondisi riil daerah.

Wali Kota M. Rasyid Bancin mengatakan perjuangan memperoleh tambahan TKD tidak cukup hanya melalui komunikasi politik.

Menurut dia, langkah tersebut harus didukung data yang akurat dan mutakhir agar kondisi Subulussalam tergambar secara objektif dalam proses penghitungan dan penetapan alokasi transfer.

Karena itu, komunikasi dengan Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pemko ingin memastikan aspirasi daerah terus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan TKD.

Selain jalur teknis dan administratif, Rasyid juga membangun komunikasi politik dengan anggota DPR RI untuk memperkuat dukungan terhadap kebutuhan fiskal Subulussalam.

Tambahan TKD diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal sehingga pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Insya Allah, semoga Allah SWT mengabulkan usaha dan doa kita bersama,” tukas HRB.(MB07)

Merah Putih Berkibar di Pulo Nasi, Merayakan Indonesia dari Pulau Terluar

Pagi di Pulo Nasi terasa berbeda. Merah Putih berkibar di berbagai sudut, berpadu dengan umbul-umbul...

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...

UPAH YANG TERTAHAN DI TANAH HUNTARA

PULUHAN pekerja pada proyek pembangunan Huntara 1 di belakang Gedung DPRK Aceh Tamiang dan Huntara...

SAAT PENYINTAS MEMBANGUN HUNTARA, HAK MEREKA MASIH MENUNGGU

DI TENGAH upaya pemulihan pascabanjir ekologis yang melanda Aceh Tamiang pada akhir 2025, ratusan unit...