Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp10,70 triliun sepanjang 2025, atau 100,08 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara belanja terealisasi Rp10,65 triliun atau 95,42 persen dari target Rp11,16 triliun.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh dalam Rapat Paripurna DPRA Tahun 2026 di Banda Aceh, Kamis (27/08/2026).
Agenda rapat yakni penyampaian jawaban dan tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan diikuti Ketua DPRA Zulfadhli.
Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan, Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah, unsur Forkopimda, anggota DPRA, serta kepala SKPA dan biro Pemerintah Aceh turut hadir.
Dalam penyampaiannya, Dek Fadh mengapresiasi berbagai pandangan dan rekomendasi Banggar DPRA.
Menurut dia, masukan tersebut penting untuk mengarahkan pembangunan sekaligus memperkuat kemitraan antara legislatif dan eksekutif.
“Pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh menjadi dasar keberhasilan pembangunan Aceh. Hubungan harmonis yang bersinergi selama ini semoga dapat terus kita pertahankan untuk mewujudkan pembangunan dan mensejahterakan rakyat Aceh,” ujar Dek Fadh.
PAA Tembus Rp2,71 Triliun
Dari sisi Pendapatan Asli Aceh (PAA), penerimaan 2025 mencapai Rp2,71 triliun atau 100,22 persen dari target Rp2,70 triliun.
Pendapatan tersebut berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan, serta pendapatan asli lainnya yang sah.
Realisasi retribusi Aceh mencapai Rp684,77 miliar atau 96,67 persen dari target Rp708,33 miliar.
Adapun lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah mencapai Rp258,73 miliar atau 144,92 persen dari target Rp178,53 miliar.
Penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat terealisasi 100,01 persen.
Pemerintah Aceh menyebut peningkatan penerimaan ditempuh melalui perluasan basis pajak, penguatan pemungutan dan pengawasan, efisiensi administrasi, optimalisasi peran UPTD, serta pemanfaatan aset dan zakat, infak, dan sedekah.
Belanja Tidak Terserap Penuh
Dek Fadh menjelaskan, belanja 2025 belum terealisasi sepenuhnya karena sejumlah faktor.
Di antaranya sisa pengadaan barang dan jasa, paket pekerjaan fisik maupun nonfisik yang terdampak bencana banjir, belum adanya regulasi pembiayaan pada Baitul Mal Aceh, serta keterbatasan pagu anggaran untuk sejumlah kegiatan.
Untuk pembiayaan, penerimaan mencapai Rp530,39 miliar atau 100,02 persen dari target Rp530,26 miliar.
Pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp59,28 miliar atau 102,21 persen dari target Rp58 miliar.
Dengan keseluruhan realisasi tersebut, SiLPA APBA 2025 tercatat Rp518,46 miliar.
Angka itu turun Rp11,80 miliar dibandingkan SiLPA 2024 sebesar Rp530,26 miliar.
Pemerintah Aceh juga menyatakan komitmen memperbaiki pengelolaan aset melalui penertiban administrasi, pengamanan, sertifikasi, pemanfaatan, dan optimalisasi aset daerah, termasuk menindaklanjuti temuan LHP BPK-RI mengenai barang persediaan.
Dek Fadh menegaskan, berbagai usul dan saran DPRA merupakan bentuk keseriusan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Pemerintah Aceh akan menjadikan masukan tersebut sebagai bahan perbaikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap berada pada jalur yang benar.
Ia mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk bencana hidrometeorologi.
Meski demikian, Pemerintah Aceh menyatakan terus berupaya memenuhi harapan masyarakat.(R10)
