Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh memastikan dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian RI untuk pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi terus berjalan sesuai mekanisme.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (07/08/2026), didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi.
Konferensi pers digelar untuk menjelaskan hasil pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta yang membahas dukungan anggaran bagi penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
M. Nasir menjelaskan, total anggaran Rp2,5 triliun dialokasikan untuk pemulihan sawah dan perkebunan yang terdampak bencana.
Ia merinci, sebesar Rp515 miliar berada pada satuan kerja (Satker) daerah, terdiri atas alokasi untuk Pemerintah Aceh senilai Rp9,7 miliar dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp505,3 miliar.
Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 50,3 persen.
Menurut M. Nasir, dana pada Satker daerah tidak ditempatkan di kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan.
Sementara sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.
Anggaran itu digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, benih padi dan jagung, serta bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.
“Bantuan senilai Rp2 triliun tersebut disalurkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima oleh para penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada tahapan pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan, sedangkan sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota,” jelas M. Nasir.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi mengakibatkan 57.485 hektare sawah terdampak, meliputi 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.
Saat ini, optimalisasi dan rehabilitasi lahan untuk kategori rusak ringan hingga sedang telah berjalan pada areal seluas 40.852 hektare.
Di sektor perkebunan, luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare.
Sebanyak 40.418 hektare di antaranya sedang menjalani proses pemulihan melalui tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan yang dilaksanakan Satker Pusat serta Balai Kementerian Pertanian di Medan.
Melalui konferensi pers tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian berlangsung sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai skema penggunaan anggaran penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh.(R10)
