Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh berupaya mewujudkan kestabilan ekosistem hulu bisnis minyak nilam, dengan mendorong hilirasi minyak nilam.
Hilirisasi nilam ini dilakukan dengan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Kamis (23/07/2026).
Ia menjelaskan bahwa solusi SRG tersebut berasal dari kesimpulan Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, pada Rabu kemarin.
Rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, tersebut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Teuku Adi Darma, dan Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini.
Selain itu hadir juga Kepala UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (BPDSBTPHP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Habiburrahman, serta perwakilan dari Bank Aceh dan PT Razma Agro Jayana (Teungku Razuan).
Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam tersebut, membahas dua hal yang paradoks terhadap kenyataan yang dialami para petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh.
“Di satu sisi permintaan minyak nilam dunia sangat tinggi, namun petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh malah kesulitan,” kata Nurlis.
Saat ini permintaan minyak nilam dunia mencapai 2.500 ton pertahun, sedangkan realisasi produksi global sekitar 1.600 ton per tahun, dimana posisi Indonesia adalah sebagai produsen 90 persen minyak nilam di dunia, sebanyak 30 persen berasal dari Aceh.
Minyak Nilam Aceh dikenal memiliki kualitas unggul dengan kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi, sehingga menjadi standar pencampur (blending agent) bagi minyak nilam dari berbagai negara dan sangat diminati oleh industri parfum, kosmetik, farmasi, serta aromaterapi dunia.
Namun, kata Robby, pengembangan minyak nilam menghadapi berbagai tantangan pada sektor hulu. Antara lain fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, dan belum tersedianya standar operasional budidaya yang seragam, serta belum homogennya kualitas bahan baku akibat pencampuran hasil produksi dari berbagai daerah.
Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, rapat koordinasi hilirisasi nilam memberikan sejumlah rekomendasi.
“Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya,” kata Robby.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar global, kata Robby, maka industri Aceh wajib memenuhi empat persyaratan utama. Yaitu jaminan mutu, jaminan kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital.
Untuk memenui syarat tersebut, maka Aceh membutuhkan industry refinery, melaksanakan pembinaan petani nilam secara terpadu, dan mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas Nilam Aceh.
Poin penting lainnya, adalah memperkuat sinergi sebagai wadah koordinasi petani dan pelaku usaha, sekaligus membentuk tim kerja lintas sektor untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, pengembangan industri, serta pemasaran Nilam Aceh secara berkelanjutan.(TH05)
