Kualasimpang. RU – Pemerintah Aceh menegaskan sektor pendidikan menjadi prioritas dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi guna memastikan kegiatan belajar kembali berjalan aman dan nyaman.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin meninjau rehabilitasi sarana belajar di SMK Negeri Karang Baru dan SMA Negeri 1 Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (12/01/2026).
Ia menyebutkan sekitar 1.000 unit kursi serta meja siswa yang rusak akibat bencana telah diperbaiki dan siap digunakan.
“Rehabilitasi mobiler ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan pendidikan. Kami ingin memastikan proses belajar-mengajar kembali berlangsung dengan nyaman dan aman bagi siswa,” ujar Murthalamuddin.
Menurut dia, perbaikan memanfaatkan aset yang masih layak guna menjaga efisiensi anggaran sekaligus menerapkan prinsip keberlanjutan.
“Barang yang masih bisa digunakan kita perbaiki dan manfaatkan kembali. Selain menghemat anggaran, ini juga menanamkan nilai tanggung jawab dan keberlanjutan dalam pengelolaan sarana pendidikan,” katanya.
Upaya daerah mendapat dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan fleksibilitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah bagi satuan pendidikan terdampak sepanjang 2025.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah bernomor 0028/C1/PR.04.01/2026 tertanggal 2 Januari 2026, sebagai respons atas permohonan Pemerintah Aceh.
Melalui aturan itu, sekolah diperkenankan menyesuaikan batas penggunaan Dana BOS 2026 pada komponen pemeliharaan sarana prasarana dengan tetap mengedepankan akuntabilitas serta transparansi.
Pemerintah Aceh memastikan pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai ketentuan, termasuk verifikasi kerusakan oleh APIP serta pencegahan tumpang tindih pendanaan.
“Pendidikan harus menjadi sektor yang paling cepat bangkit. Sekolah adalah ruang harapan bagi masa depan anak-anak Aceh, dan itu yang terus kami jaga,” ujar Murthalamuddin.(S011)
