Banda Aceh. RU – Pemerintah mulai memperkuat pengembangan industri nilam Aceh dari hulu hingga hilir dengan menyiapkan komoditas tersebut sebagai proyek hilirisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat nasional.
Komitmen itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahmat, secara daring usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Razma Agro Jayana, Kementerian UMKM, Bank Syariah Indonesia (BSI), Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, dan Universitas Samudra Langsa di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu (08/07/2026).
Bagus mengatakan, nilam Aceh merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.
Menurut dia, minyak nilam asal Aceh memiliki kandungan Patchouli Alcohol (PA) alami terbaik di dunia yang melampaui standar nasional dibandingkan daerah lain.
Selain itu, produksi nilam Aceh turut memenuhi sekitar 90 persen kebutuhan minyak nilam dunia.
Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah Kementerian UMKM, Metty Kusmayantie, mengatakan kementeriannya akan memfasilitasi pembiayaan pengembangan nilam melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster.
Menurut Metty, pengembangan nilam Aceh juga akan dijadikan model holding UMKM yang dapat direplikasi pada komoditas unggulan lainnya.
“Kami membantu standardisasi agar memenuhi International Organization for Standardization (ISO) serta membuka aksesnya guna dipasarkan demi memenuhi permintaan global,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama yang telah disepakati dapat memperkuat ekosistem nilam di Aceh, mulai dari pembiayaan, pendampingan, hingga pemasaran.
Direktur PT Razma Agro Jayana, Teungku Razuan, mengatakan pihaknya telah memvalidasi dan melakukan asesmen terhadap 372 petani nilam di tujuh kabupaten. Data tersebut diajukan sebagai dasar penyaluran pembiayaan dari BSI.
Secara keseluruhan, sebanyak 1.500 petani mitra telah terdaftar dalam sistem perusahaan yang tersebar di 49 titik kemitraan pada 15 kabupaten/kota.
Razuan menambahkan, pemetaan lahan nilam kini dilakukan melalui sistem Razma D-Clone sehingga seluruh area budidaya telah terdokumentasi dalam peta poligon.
Luas lahan yang telah terdata mencapai 1.375 hektare di 49 titik wilayah di Aceh.
“Semua pihak bisa mengakses dasbor sistem ini, termasuk Universitas Samudra yang melakukan pendampingan, begitu juga dengan BSI untuk memantau progres budidaya Nilam dalam yang di biayai,” katanya.
Menurut Razuan, penandatanganan PKS menjadi penanda atas proses kolaborasi yang telah dibangun selama satu tahun terakhir.
“Kami menginginkan seremonial di akhir, artinya kami sudah bekerja duluan. Kalau tanda tangan di awal, khawatir tidak ada yang bekerja lagi nanti,” ujarnya.
Kepala BSI Area Banda Aceh, Bambang Prasetya, mengatakan BSI siap menyalurkan pembiayaan KUR kepada petani nilam yang memenuhi persyaratan dan dinilai layak.
Ia menjelaskan, pembiayaan akan menggunakan skema KUR Klaster Avalis yang melibatkan perusahaan sebagai avalis.
“BSI siap memberikan pelayanan KUR kepada para petani nilam,” pungkasnya.(*)
