Washington DC. RU – Sejumlah media mengungkap rencana terbaru Israel dan Amerika Serikat (AS) untuk memperluas wilayah pencaplokan di Gaza, yang jelas-jelas melanggar perjanjian gencatan dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengesahkannya, serta mengingkari rencana perdamaian 20 poin yang diajukan sendiri oleh Presiden AS Donald Trump.
Dalam rencana terbaru tersebut, Israel akan menetapkan sebuah Garis Kuning sementara yang membagi Jalur Gaza menjadi dua wilayah, yakni area yang dikelola Israel dan area yang dikelola Hamas, sambil menunggu perundingan perdamaian lanjutan.
Presiden Trump menegaskan, “Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza. Mereka yang ingin pergi bebas untuk melakukannya dan bebas untuk kembali. Kami akan mendorong masyarakat untuk tetap tinggal dan memberi mereka kesempatan membangun Gaza yang lebih baik.”
Terkait rencana tersebut, Muhammad Shehada, peneliti tamu di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (European Council on Foreign Relations), mengatakan Netanyahu kini pada dasarnya menyatakan bahwa seluruh kesepakatan Trump dan kerangka penyelesaian Gaza sudah tidak berlaku lagi.
“Pasukan Israel secara sistematis telah menghancurkan bangunan-bangunan yang tersisa di wilayah yang mereka kuasai,” ungkapnya dikutip dari The Guardian, Sabtu (30/05/2026).
Jika area kendali Israel diperluas hingga mencapai 70 persen wilayah Gaza, maka sekitar 2,2 juta warga Palestina yang berhasil bertahan hidup dari perang akan dipaksa tinggal di kurang dari sepertiga wilayah asal mereka yang sejak awal memang sudah sangat padat penduduk.
“Keadaan di sana sudah sangat mengerikan. Itu adalah salah satu tempat paling padat penduduk di muka bumi,” kata Shehada.
Dia menyebut, setiap meter persegi dipenuhi keluarga pengungsi, tenda darurat, atau tempat perlindungan seadanya.
Jika wilayah yang tersedia semakin dipersempit, itu akan menjadi hukuman mati bagi banyak orang yang secara fisik sudah tidak memiliki tempat lain untuk pergi.
Padahal, dalam pengarahan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada para kepala lembaga kemanusiaan yang bekerja di Gaza pada Minggu lalu, ditemukan sejumlah pelanggaran terbaru terhadap batas-batas yang telah disepakati.
Di wilayah Jabalia, Gaza utara, misalnya, laporan tersebut menyebut pergerakan maju tank dilaporkan terjadi setiap hari, sementara drone menargetkan setiap aktivitas yang berada dekat Garis Kuning.
Tank-tank Israel juga dilaporkan bergerak lebih jauh ke arah timur Kota Khan Younis di bagian selatan Gaza.
Laporan PBB itu juga menyinggung keberadaan milisi anti-Hamas yang didukung Israel dan dipimpin oleh seorang tokoh bersenjata Gaza bernama Ashraf al-Mansi.
Menurut laporan tersebut, kelompok itu bergerak ke arah barat dari kawasan Garis Kuning di sekitar Jabalia pada pekan lalu.
Milisi-milisi semacam itu semakin aktif di sepanjang Garis Kuning dan tampaknya berfungsi sebagai pasukan pendukung bagi tentara Israel.
Mereka tidak hanya menyerang Hamas, tetapi juga memerintahkan warga Palestina yang tinggal di dekat garis pemisah untuk meninggalkan rumah mereka.
Wael Nayef Abu al-Ajeen, seorang warga berusia 26 tahun yang tinggal di timur Deir al-Balah, Gaza selatan, mengatakan keluarganya dipaksa meninggalkan rumah oleh anggota milisi itu pada awal bulan lalu.
“Orang-orang bersenjata yang berafiliasi dengan milisi memasuki wilayah kami dan memberi tahu bahwa kami kami harus mengosongkan seluruh rumah di kawasan tersebut,” ujarnya.
“Mereka memerintahkan warga membawa perabot dan barang-barang yang bisa dibawa serta mengosongkan rumah semaksimal mungkin. Mereka juga melarang kami kembali sampai ada pemberitahuan lebih lanjut,” tambahnya.
Akibatnya, kata Abu al-Ajeen, kepanikan melanda warga dan mereka mulai meninggalkan kawasan itu secara bertahap hingga hampir seluruh wilayah menjadi kosong.
Nasser Khdour, peneliti dari organisasi pemantau konflik bersenjata ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project), mengatakan, “Kami melihat bahwa milisi-milisi tersebut tidak hanya menyerang Hamas, tetapi juga berperan dalam mendorong warga yang tinggal di dekat garis mereka untuk bergerak lebih jauh ke arah barat.”
“Kami menyaksikan pembunuhan, penangkapan, dan penculikan warga sipil di kawasan tersebut. Belakangan ini juga terlihat peningkatan aktivitas patroli milisi,” ungkap Nasser Khdour kepada media.
Selain itu, dilaporkan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada November lalu telah menyerahkan pengawasan gencatan senjata kepada sebuah Dewan Perdamaian yang dibentuk atas prakarsa Presiden Trump.
Dewan tersebut menunjuk diplomat veteran asal Bulgaria, Nickolay Mladenov, sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza.
Mladenov menuai kritik luas setelah laporannya kepada Dewan Keamanan pekan lalu yang dinilai lebih banyak menyalahkan Hamas atas kegagalan pelaksanaan gencatan senjata.
Dalam laporannya, Hamas dituduh menolak melucuti senjata, sementara pelanggaran yang dilakukan Israel tidak mendapat sorotan yang setara.
Di sisi lain, Hamas telah mengisyaratkan kesediaannya untuk membahas pelucutan senjata setelah Israel memenuhi kewajibannya pada tahap pertama perjanjian gencatan senjata, khususnya menghentikan pemboman di Gaza dan menarik pasukannya kembali ke posisi awal di sepanjang Garis Kuning.
Rencana Baru Israel-AS
Gershon Baskin, seorang analis Israel yang pernah terlibat dalam berbagai jalur negosiasi tidak resmi antara Israel dan Palestina, mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata awal pada dasarnya sudah runtuh.
“Pemahaman saya adalah bahwa negosiasi dengan Hamas telah berakhir. Amerika telah menyampaikan tawaran mengenai pelucutan senjata yang mencakup berbagai tuntutan Hamas sejak dua bulan lalu, tetapi Hamas tidak memberikan tanggapan,” katanya.
Menurut Baskin, Amerika Serikat dan Israel kemungkinan akan beralih ke rencana cadangan yang berfokus pada pembangunan kembali wilayah Zona Hijau yang berada di bawah kendali Israel.
Dalam skenario itu, warga Palestina dari wilayah yang dikelola Hamas hanya akan diizinkan pindah ke Zona Hijau setelah melalui proses pemeriksaan untuk memastikan mereka tidak memiliki hubungan dengan Hamas atau kelompok bersenjata lainnya.
“Pada akhirnya, menurut pandangan Amerika, hanya Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lain yang akan tersisa di Zona Kuning. Setelah itu Israel akan bebas menangani mereka sesuai keinginannya. Itulah pola pikir dan perencanaan yang saya lihat akan terjadi dalam beberapa minggu dan bulan mendatang,” ujar Baskin.
Pertimbangan Politik Netanyahu
Sejumlah analis Israel menilai bahwa sikap yang lebih agresif di Gaza dapat menguntungkan posisi politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tengah menghadapi pertarungan berat menjelang pemilu akhir tahun ini.
Menurut mereka, eskalasi di Gaza dapat mengalihkan perhatian publik Israel dari berbagai perkembangan negatif di front lain.
Pasukan Israel di Lebanon masih kesulitan menghentikan serangan Hezbollah, terutama yang menggunakan drone.
Selain itu, banyak warga Israel khawatir bahwa perundingan antara Amerika Serikat dan Iran akan menghasilkan kesepakatan yang merugikan Israel.
Menanggapi pernyataan Netanyahu, pejabat senior Hamas, Husam Badran, menuduh pemimpin Israel itu melakukan segala cara untuk menghancurkan perjanjian gencatan senjata.
“Ia berdiri menentang kehendak masyarakat internasional. Melalui pernyataan dan tindakannya, ia membuktikan bahwa Hamas bukanlah pihak yang menghalangi kelanjutan implementasi kesepakatan gencatan senjata,” kata Badran.
Terkait hal ini, juru bicara Dewan Perdamaian (BOP) menolak memberikan komentar, sementara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga belum memberikan tanggapan atas permintaan keterangan.
Dan Rothem, analis senior dari Israel Policy Forum, mengatakan bahwa basis politik sayap kanan Netanyahu memandang situasi saat ini di Gaza sebagai “misi yang belum selesai” atau bahkan kegagalan misi.
Menurutnya, banyak pendukung Netanyahu yang lebih memilih perluasan wilayah kendali Israel atau bahkan kembalinya perang di Gaza apabila tekanan terhadap Hamas dapat memicu respons yang dijadikan alasan untuk melancarkan operasi militer baru.
“Apakah Netanyahu menilai eskalasi di Gaza akan menguntungkan atau justru merugikan dirinya secara politik? Itulah pertanyaan utama yang akan menentukan arah kebijakan Gaza dalam beberapa minggu dan bulan mendatang,” ujarnya.
Netanyahu sendiri belum menjelaskan secara rinci apa arti penguasaan wilayah tersebut dalam jangka panjang.
Beberapa unsur dalam koalisi pemerintahannya bahkan menginginkan Israel mencaplok seluruh atau sebagian wilayah Gaza dan Tepi Barat.
Para analis Palestina memperingatkan bahwa perluasan kendali Israel hanya akan memperburuk kehidupan warga Gaza.
“Keputusan ini akan semakin menekan dan mencekik rakyat,” kata Jaser AbuMousa, analis politik asal Gaza yang kini bermukim di Boston.
“Akan ada lebih banyak pengungsian, kesulitan, dan penderitaan.”
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 900 orang telah terbunuh sejak gencatan senjata mulai berlaku lebih dari tujuh bulan lalu.
Pekan ini saja, Israel melancarkan beberapa serangan mematikan di kawasan padat penduduk Gaza dalam upaya memburu para pemimpin senior Hamas.
Pada Selasa lalu, sebuah serangan menewaskan seorang tokoh yang oleh Israel disebut sebagai pemimpin sayap militer Hamas, setelah pendahulunya juga tewas dalam serangan lain pada awal bulan ini.
Sementara pada Rabu, Israel mengumumkan bahwa mereka kembali menargetkan dua pejabat Hamas lainnya.(TH05/Republika)
