Banda Aceh. RU – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Aceh di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (18/09/2025).
Selain diikuti seluruh Satgas KDMP tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rakor tersebut juga dihadiri, Zulkifli Hasan, yang juga ketua satgas tingkat Nasional beserta jajarannya.
Salahsatu pembahasannya, Rakor ini menegaskan peran KDMP sebagai instrumen strategis dalam pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan.
Wagub Fadhlullah pada saat membuka rapat menyebutkan bahwa di Aceh sudah terbentuk 6.497 KDMP, namun baru 75 yang beroperasi penuh.
“Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tetapi motor penggerak desa untuk menjawab persoalan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.
Fadhlullah menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi KDMP, mulai dari literasi koperasi yang masih rendah, kelemahan manajemen SDM, hingga keterbatasan permodalan.
Karena itu ucapnya, pemerintah Aceh mendorong percepatan operasionalisasi KDMP dengan memperkuat kelembagaan, menggandeng Himbara untuk akses modal, dan melibatkan BUMN dalam mendukung usaha koperasi.
“Dana desa 10 tahun terakhir mencapai Rp49,1 triliun. Tahun ini saja Rp4,73 triliun, dengan Rp1,01 triliun khusus untuk ketahanan pangan. Potensi ini harus benar-benar kita arahkan untuk kemandirian gampong,” imbuh Fadhlullah.
Sementara itu, Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya penyamaan pandangan antara pusat dan daerah dalam mengawal program prioritas Presiden tersebut.
Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan yang akrab disapa Zulhas ini, KDMP adalah sarana nyata pemberdayaan desa.
“Alhamdulillah sekarang sudah ada uangnya. Yang paling penting, kalau koperasi desa sudah berjalan, dia bisa langsung menyerap gabah petani. Koperasi yang bayar, nanti Bulog yang beli (dari koperasi). Desa akan mandiri,” sebutnya.
Zulhas menambahkan, seluruh program pemerintah, termasuk bantuan pangan, akan disalurkan melalui KDMP. Dengan begitu, rantai distribusi bisa dipangkas sehingga harga lebih stabil dan petani lebih sejahtera.
“Saya minta semua proaktif. Camat, bupati, wali kota, sampai gubernur harus ikut aktif. Sosialisasi juga penting, makanya ada Satgas. Tolong dibantu sampai ke satgas terbawah,” ujar dia.
Sebagai informasi, rapat itu juga diikuti Wamendagri Bima Arya, Kepala Badan Pangan Nasional, anggota DPR RI, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Sekda Aceh, sejumlah wali kota dan bupati, serta kepala SKPA dan Biro Setda Aceh.(*)
