Kualasimpang. RU – Pengalaman menghadapi bencana di Aceh Tamiang menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan, memperbaiki koordinasi penanganan darurat, dan memastikan pemulihan masyarakat berjalan lebih efektif.
Hal itu mengemuka dalam diskusi tim penulis buku praktik baik penanggulangan bencana di Aceh bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Aceh Tamiang di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tamiang, Kamis (22/10/2026).
Diskusi yang dipimpin Prof. Sulaiman Tripa dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), yang juga anggota Dewan Pakar FPRB Aceh, tersebut merupakan bagian dari penelitian kampus bertema Belajar dari Pengelolaan Bencana Aceh Siklon Senyar. Sulaiman didampingi Dr. Mukhlisuddin dalam kegiatan itu.
Anggota tim penulis, Prof. Dr. Sulaiman Tripa, S.H., M.H., mengatakan, pendokumentasian pengalaman penanganan bencana penting dilakukan agar pengetahuan dan praktik baik di masyarakat dapat dipelajari serta dikembangkan untuk menghadapi bencana berikutnya.
Menurut dia, pengalaman yang telah dilalui perlu dievaluasi bersama sehingga langkah penanganan yang sudah berjalan dapat diperkuat dan kekurangan yang ditemukan bisa diperbaiki.
Ketua FPRB Aceh Tamiang, Erwan, menilai diskusi tersebut strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus mendorong perbaikan sistem penanggulangan bencana di daerah.
Kepemimpinan kampung dan validasi data
Salah satu pengalaman yang menjadi sorotan peserta ialah peran pimpinan daerah hingga datok penghulu yang tetap berada di kampung saat bencana melanda Aceh Tamiang.
Kehadiran mereka dinilai membantu mengidentifikasi kebutuhan mendesak warga dan mengoordinasikan penanganan di lapangan.
Meski demikian, peserta menekankan perlunya sistem dan koordinasi yang lebih kuat agar penanganan bencana berikutnya berlangsung lebih terencana, cepat, dan tepat sasaran.
Perbaikan koordinasi dan validasi data penyintas menjadi salah satu rekomendasi utama.
Data yang akurat diperlukan untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada masyarakat terdampak serta hak-hak mereka terpenuhi sesuai ketentuan.
Selain itu, pemulihan ekonomi perlu menjadi perhatian, tidak hanya melalui pembangunan kembali infrastruktur dan rumah warga, tetapi juga dengan memastikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang terdampak bencana.
Perkuat mitigasi dan jalur evakuasi
Dalam aspek mitigasi, peserta menyoroti pentingnya penataan kawasan hulu, kepatuhan terhadap tata ruang, serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi ancaman bencana.
Penguatan sistem peringatan dini dan komunikasi kebencanaan juga dinilai penting.
Informasi mengenai potensi bahaya harus disampaikan secara cepat dan jelas, terutama kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hulu dan wilayah rawan bencana.
Peserta turut menyoroti perlunya mekanisme distribusi logistik yang mampu menjangkau wilayah terisolasi ketika akses transportasi terganggu.
Penanganan psikososial bagi penyintas juga perlu diperhatikan karena dampak bencana tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan kesejahteraan psikologis masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang didorong menyiapkan jalur evakuasi yang mudah diakses, khususnya bagi warga di wilayah hulu, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, akses transportasi, dan kebutuhan kelompok rentan.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa pengalaman menghadapi bencana perlu diterjemahkan menjadi perbaikan kebijakan dan langkah konkret.
Dokumentasi praktik baik diharapkan menjadi dasar penguatan mitigasi, respons darurat, dan pemulihan masyarakat agar penanganan bencana pada masa mendatang semakin terkoordinasi, adaptif, serta berorientasi pada keselamatan dan pemenuhan hak penyintas.(S04)
