Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh mempercepat persiapan pembukaan rute pelayaran Krueng Geukuh-Penang.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta pejabat terkait segera menuntaskan proses regulasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Saat ini kita sedang menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) untuk mengatur hal-hal teknis dan operasionalnya,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (03/09/2026).
Rapergub tersebut akan mengatur hubungan fiskal dan korporasi Pemerintah Aceh dengan PT Pembangunan Aceh (PEMA).
Adapun perizinan angkutan laut dan kepelabuhanan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan.
Nurlis mengatakan PEMA akan mendapat penugasan dan pendanaan untuk mengelola layanan secara komersial bersama operator pelayaran berpengalaman.
Ketentuan itu mengacu Pasal 108 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Sebagai tindak lanjut, Tim Pemerintah Aceh berkonsultasi dengan Kemenhub di Jakarta, Rabu, 2 September 2026, guna memperoleh masukan teknis mengenai regulasi pelayaran internasional.
“Karena itu, Pemerintah Aceh memerlukan asistensi atau masukan teknis dari Kemenhub terkait regulasi perhubungan laut sebelum Ranpergub tersebut ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya,” kata Nurlis.
Rute Krueng Geukuh-Penang sebelumnya pernah dilayani kapal Ro-Ro Jatra III milik PT ASDP pada 2015, tetapi terhenti akibat persoalan regulasi.
Pemerintah Aceh kini kembali menyiapkan jalur tersebut sebagai bagian dari RPJM Aceh 2025-2029.
Nurlis mengatakan Pemerintah Aceh juga berkoordinasi dengan pihak Malaysia serta menyiapkan fasilitas CIQS di Pelabuhan Krueng Geukuh.
“Pak Gubernur berharap dengan terbukanya penyeberangan Krueng Geukuh – Penang, maka terbukalah berbagai peluang usaha bagi rakyat Aceh,” katanya.
Kemenhub menyatakan pelayaran penumpang dan barang dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan internasional.
Namun, layanan Ro-Ro yang membawa kendaraan masih memerlukan kesepakatan bilateral Indonesia-Malaysia.
“Pelayaran penumpang dan barang dapat dipersiapkan terlebih dahulu, sementara untuk layanan Ro-Ro yang mengangkut kendaraan, Pemerintah Aceh akan mengikuti perkembangan kerja sama bilateral yang sedang diupayakan Pemerintah Pusat,” ujar Nurlis.
Pemerintah Aceh berharap jalur tersebut dapat memperkuat konektivitas sekaligus mendorong perekonomian masyarakat.
“Tujuannya agar pelaksanaan pelayaran ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi perekonomian masyarakat Aceh dan Indonesia,” kata Nurlis.(R10)
