Redelong. RU – Konflik gajah liar dengan manusia di Lansekap Peusangan, kawasan tengah Aceh, telah berlangsung satu dekade terakhir tanpa ada solusi jangka panjang untuk mengatasinya.
“Bahkan, wilayah terdampak konflik meningkat hampir dua kali lipat, sementara populasi gajah di lansekap tersebut diperkirakan berkurang hampir setengahnya,” ungkap Ketua Forum Koordinasi Peusangan Elephant Conservation Initiative (FK-P), Sri Wahyuni, dikutip Senin (31/08/2026).
Menurutnya, sekitar 2015 masih dapat ditemukan lebih dari 75 ekor gajah di sekitar Lanskap Peusangan. Namun, saat ini jumlah tersebut diperkirakan telah berkurang hampir setengahnya.
Ia mengatakan konflik manusia dan gajah di wilayah itu mencakup Aceh Tengah, Bener Meriah, serta sebagian wilayah Bireuen dan Aceh Utara.
Pada 2015-2016, konflik tercatat terjadi di enam kampung yang berada di tiga kemukiman, dua kecamatan dan dua kabupaten. Dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah kampung yang terdampak meningkat hingga dua kali lipat.
Sri menyebut berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun lembaga konservasi. Namun, penanganan tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena lebih banyak berfokus pada menghalau atau memindahkan gajah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Salah satu metode yang paling umum dilakukan adalah penggiringan. Kawanan gajah dari sebelah barat Krueng Peusangan digiring menuju bagian timur, demikian pula sebaliknya.
“Pekerjaan ini seperti main pingpong. Gajah digiring dari satu sisi ke sisi lainnya,” ujarnya.
Metode lain yang telah dicoba adalah pembangunan parit penghalang gajah. Menurut Sri, metode tersebut memang sempat efektif, tetapi hanya dalam waktu tertentu. Namun gajah kemudian mencari jalur lain yang tidak memiliki penghalang.
Selain membutuhkan biaya relatif besar dan alat berat, desain parit yang selama ini digunakan juga dinilai memiliki kelemahan. Parit berbentuk huruf U mudah mengalami pendangkalan akibat tergerus air maupun longsornya dinding.
“Semestinya model parit yang dibangun berbentuk huruf L agar dapat bertahan lebih lama,” katanya.
Menurut dia, pembangunan parit justru dapat menggeser titik konflik ke wilayah yang tidak memiliki parit atau ke lokasi dengan kondisi parit yang sudah rusak.
Persoalan serupa terjadi pada penggunaan pagar listrik atau electrical fencing berarus rendah. Pagar yang dibangun lembaga konservasi dan pemerintah relatif aman bagi gajah, tetapi kemudian diadaptasi masyarakat secara sporadis dengan menggunakan aliran listrik langsung dari PLN.
Metode tersebut dengan cepat menyebar. Kebun masyarakat, terutama perkebunan milik pengusaha sawit, umumnya mulai memasang dua jenis penghalang sekaligus, yakni parit dan pagar listrik.
“Kalau kebun memang lebih aman, gajah untuk menopang hidupnya tetap membutuhkan makanan. Pilihannya bergeser ke lokasi tanpa pagar listrik, yaitu kebun dan rumah masyarakat yang kantongnya lebih tipis,” jelas Sri.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis penghalang dan penggiringan semata tidak menyelesaikan akar persoalan.
Jika seluruh kebun dipasangi pagar listrik, gajah akan kembali mencari kawasan lain yang lebih mudah dijangkau. Akibatnya, wilayah konflik terus bergeser dan semakin mendekati kawasan dengan kepadatan penduduk lebih tinggi.
Kawanan Gajah di Ketol
FK-P juga menyoroti perkembangan terbaru di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Pada Minggu, 30 Agustus 2026, kemunculan kawanan gajah di kawasan permukiman kembali menjadi perhatian setelah videonya beredar di media sosial.
Menurut Sri, gajah mulai memasuki wilayah permukiman yang lebih padat di Kecamatan Ketol. Pergerakannya menjauh dari kawasan Bergang-Karang Ampar dan semakin mendekati ibu kota Kecamatan Ketol.
“Kalau sebelumnya konflik berada di sekitar perbatasan Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan Bireuen, kini gajah semakin bergeser ke arah selatan dan mendekati ibu kota kecamatan,” katanya.
Kondisi itu dinilai menjadi sinyal serius bahwa pola penanganan konflik selama ini belum mampu mengamankan koridor pergerakan alami gajah.
Aktivitas Ilegal di Habitat Gajah
Selain persoalan penghalang dan penggiringan, FK-P menyoroti aktivitas manusia yang semakin mendesak habitat gajah di kawasan Ketol.
Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan beredarnya video sejumlah alat berat yang bergerak menembus kawasan permukiman menuju belantara hutan di Kecamatan Ketol.
Dalam video tersebut terlihat berbagai perlengkapan diangkut menggunakan alat berat menuju kawasan hutan.
Otoritas saat itu sempat mengonfirmasi bahwa pergerakan tersebut bukan aktivitas pertambangan, melainkan pembukaan kebun kopi warga. Namun, belakangan muncul temuan lokasi yang telah mengalami penggalian dan dinilai menyerupai aktivitas pertambangan.
Sri mengatakan kawasan hutan di Ketol merupakan salah satu jalur lintasan gajah dari Lanskap Peusangan menuju Pameu, yang berada di luar Lanskap Peusangan.
“Jika jalur lintasan ini terganggu, entah karena aktivitas tambang atau pembukaan hutan, bukan tidak mungkin menjadi salah satu pemicu gajah liar muncul di sekitar Kampung Jalan Tengah hari ini,” ujarnya.
Ia mengatakan sudah cukup lama gajah tidak terdengar muncul di kawasan tersebut. Namun, sejak tahun lalu gajah mulai terlihat di kawasan Pantan Reduk dan kini pergerakannya semakin mengarah ke selatan, menuju wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi.
“Jika tidak segera didapatkan solusi penanganan yang tepat, kerusakan lahan pertanian akan semakin meluas,” ujarnya.(TH05)
