Kutacane RU – Momentum 21 tahun perdamaian Aceh dinilai perlu menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.
Ketua Harian Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP2ALA) Aceh Tenggara sekaligus Ketua PeTA Aceh Tenggara, Nawi Sekedang, meminta pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI segera memberikan kepastian terkait pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).
Pernyataan itu disampaikan Nawi dalam zikir bersama memperingati 21 tahun perdamaian Aceh, Sabtu (15/08/2026).
Menurut dia, zikir tersebut merupakan ikhtiar masyarakat untuk mendoakan agar Aceh tetap aman, damai, dan terhindar dari berbagai musibah.
“Kita sudah 21 tahun merasakan kedamaian. Jangan sampai perdamaian yang telah kita jaga bersama kembali terusik oleh berbagai tindakan yang berpotensi memancing gejolak,” tegas Nawi.
Ia juga menyoroti pengibaran bendera bulan bintang dalam kegiatan tersebut.
Menurut Nawi, tindakan itu disayangkan karena peringatan perdamaian semestinya menjadi momentum memperkuat persatuan dan mempertahankan situasi Aceh agar tetap kondusif.
“Kita sedang dalam masa pemulihan dari berbagai bencana. Jangan menambah luka yang lain. Kalau ada sekelompok orang yang kemudian melakukan tindakan yang berpotensi memancing kembali gejolak, tentu ini sangat kita sayangkan,” ujarnya.
Dorong Pemekaran ALA
Di tengah peringatan perdamaian, Nawi turut menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat di wilayah tengah dan tenggara Aceh.
Ia menilai pembentukan Provinsi ALA dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan publik.
“Sekali lagi kami meminta Komisi II DPR RI dan Pemerintah RI agar secepatnya mengesahkan undang-undang pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara. Ini merupakan salah satu solusi agar pembangunan di Aceh dapat lebih merata,” katanya.
Menurut Nawi, persoalan jarak dan akses menuju pusat pemerintahan provinsi menjadi salah satu kendala yang selama ini dihadapi masyarakat di wilayah ALA.
“Tidak ada provinsi di Indonesia, kalau masyarakatnya ingin menuju ibu kota provinsi harus melalui provinsi lain, selain kondisi yang kami rasakan di daerah ini. Karena itu, aspirasi pemekaran ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Nawi menegaskan, perjuangan pemekaran ALA yang disuarakan pihaknya akan ditempuh melalui jalur konstitusional dengan tetap menjaga suasana damai.
“Yang kita inginkan bukan konflik. Justru kita ingin pembangunan, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat semakin baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.(AFW11)
