Aceh Besar. RU – Upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas kini mulai menjangkau lingkungan dayah di Aceh.
Komisi Informasi Aceh (KIA) menjadikan Dayah Babul Maghfirah, Blang Bintang, Aceh Besar, sebagai proyek percontohan (pilot project) penerapan keterbukaan informasi publik di institusi pendidikan Islam.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Komunitas Dayah yang digelar KIA di Dayah Babul Maghfirah, Kamis (18/06/2026).
Kegiatan menghadirkan Ketua KIA Junaidi, Pimpinan Dayah Babul Maghfirah Ustaz Masrul Aidi, dan Direktur LSM MaTA Alfian sebagai narasumber, dengan Wakil Ketua KIA Sabri sebagai moderator.
Acara turut dihadiri Komisioner KIA M. Nasir dan Vicky Bastianda, tenaga ahli, staf sekretariat KIA, serta diikuti pimpinan sekolah, guru, dan murid tingkat SMA di lingkungan dayah tersebut.
Dalam sambutannya, Ustaz Masrul Aidi mengapresiasi langkah yang diinisiasi KIA.
Menurut dia, keterbukaan informasi bukan konsep yang asing dalam Islam, melainkan bagian dari syariat yang menjunjung tinggi kejujuran dan amanah.
Ia berharap program tersebut dapat menepis stigma negatif terhadap dayah sekaligus memperkuat tata kelola administrasi yang modern tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi ciri khas pendidikan dayah.
Sementara itu, Ketua KIA Junaidi menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap organisasi yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari sumbangan masyarakat maupun APBN/APBD masuk dalam kategori badan publik.
Karena itu, lembaga tersebut wajib menjalankan sistem layanan keterbukaan informasi publik, termasuk institusi pendidikan swasta seperti dayah atau pesantren yang berada di bawah yayasan.
“Pesantren/Dayah sudah seharusnya menerapkan dan menjalankan keterbukaan informasi publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif,” kata Junaidi.
Ia menyebutkan, KIA siap memfasilitasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dayah Babul Maghfirah.
Organ ini nantinya bertanggung jawab menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani permohonan informasi publik.
Informasi yang dimaksud meliputi kebijakan dan peraturan dayah, mekanisme rekrutmen dan pembelajaran, pengelolaan anggaran, data kepegawaian dan tenaga pengajar, hingga perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
“Kami memilih Dayah Babul Maghfirah sebagai pilot project karena pimpinan dayah dan semua elemen strukturalnya punya kesamaan persepsi dalam penerapan prinsip transparansi. Hal ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap eksistensi pendidikan dayah dalam konteks agama, hukum negara, dan partisipasi publik sekaligus,” sebut Ketua KIA, Junaidi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur MaTA Alfian menekankan pentingnya pengawasan publik sebagai instrumen pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Menurut dia, keterbukaan informasi di institusi pendidikan akan melahirkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari wali murid dan masyarakat.
Dayah yang transparan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan, kata Alfian, berpotensi menjadi role model institusi pendidikan Islam yang bersih dan akuntabel di Aceh.
Sosialisasi berlangsung interaktif. Guru dan murid secara aktif mengajukan pertanyaan mengenai batasan informasi yang dapat diakses publik serta mekanisme permohonan informasi yang benar.
Pada akhir kegiatan, KIA dan Dayah Babul Maghfirah menyepakati rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam waktu dekat terkait agenda strategis dan teknis penerapan keterbukaan informasi publik.
Komitmen tersebut diharapkan menjadi pemantik bagi dayah-dayah lain di Aceh untuk menerapkan prinsip transparansi guna memperkuat mutu pendidikan di masa depan.(Rel)
