Opini  

Ketika Negara Bicara Swasembada, Bagaimana Nasib Petani?

Aditya Fenra Wijaya. Minggu 15 November 2026 [Dok. Pribadi/rahasiaumum.com]

Oleh : Aditya Fenra Wijaya

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi yang diperdagangkan di pasar, melainkan kebutuhan dasar manusia, instrumen stabilitas sosial, sekaligus bagian penting dari ketahanan nasional. Negara yang tidak mampu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi rakyatnya akan selalu rentan terhadap gejolak ekonomi domestik maupun tekanan geopolitik global.

Sebagai negara agraris sekaligus negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk membangun sistem pangan yang kuat. Lahan pertanian, sumber daya perairan, keragaman hayati, serta tradisi pertanian yang mengakar dalam kehidupan masyarakat merupakan potensi strategis untuk mewujudkan kemandirian pangan.

Namun, kekayaan sumber daya alam tidak serta-merta menjamin ketahanan pangan. Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural, mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, produktivitas pertanian yang belum merata, ketergantungan terhadap sarana produksi, keterbatasan infrastruktur, persoalan distribusi, hingga rendahnya kesejahteraan sebagian petani.

Karena itu, ketahanan pangan tidak cukup dibangun melalui peningkatan produksi atau perluasan areal tanam. Diperlukan transformasi sistem pangan yang mampu menghubungkan kepentingan produksi, distribusi, konsumsi, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan lingkungan.

Swasembada Bukan Sekadar Angka

Dalam beberapa tahun terakhir, swasembada pangan kembali menjadi salah satu agenda strategis pembangunan nasional. Orientasi ini memiliki landasan penting, terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan mengantisipasi gangguan rantai pasok internasional akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, maupun kebijakan pembatasan ekspor negara produsen.

Pandemi Covid-19 dan berbagai konflik internasional memberikan pelajaran bahwa ketergantungan terhadap pasokan pangan global menyimpan risiko besar. Negara produsen dapat sewaktu-waktu mengubah kebijakan ekspor demi mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

Meski demikian, swasembada pangan tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan domestik melalui peningkatan produksi semata. Swasembada yang tidak disertai pemerataan akses, stabilitas harga, dan kesejahteraan produsen berpotensi hanya menghasilkan keberhasilan statistik.

Pertanyaan mendasarnya adalah: untuk siapa keberhasilan produksi pangan dibangun?

Ketika produksi meningkat, tetapi petani kesulitan memperoleh keuntungan yang layak dan konsumen tetap terbebani harga bahan pokok yang mahal, berarti masih terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola pangan nasional.

Swasembada seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kedaulatan pangan. Artinya, negara harus memiliki kemampuan menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat, melindungi sumber daya pertanian, memperkuat posisi petani, serta mengurangi ketergantungan terhadap mekanisme pasar global yang tidak selalu berpihak kepada produsen kecil.

Petani Harus Menjadi Subjek Pembangunan

Salah satu paradoks pembangunan pangan Indonesia adalah posisi petani yang sangat strategis, tetapi kesejahteraannya masih menghadapi berbagai tantangan.

Petani menjadi aktor utama dalam rantai produksi pangan. Mereka mengolah lahan, menanam benih, merawat tanaman, menghadapi ketidakpastian cuaca, serta mempertaruhkan modal dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, petani masih menghadapi ketimpangan posisi tawar dalam rantai perdagangan. Biaya pupuk, benih, pestisida, tenaga kerja, dan pengolahan lahan terus menjadi beban. Ketika panen tiba, petani belum tentu memiliki kekuatan untuk menentukan harga jual hasil produksinya.

Panjang rantai distribusi juga menyebabkan kesenjangan harga antara tingkat produsen dan konsumen. Akibatnya, petani sering menerima harga rendah, sementara masyarakat harus membeli bahan pangan dengan harga lebih tinggi.

Persoalan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga struktur pasar dan tata niaga.

Pemerintah karena itu tidak cukup hanya memberikan bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk bersubsidi, serta benih. Kebijakan tersebut harus diikuti dengan kepastian akses sarana produksi, pendampingan teknologi, perlindungan terhadap risiko gagal panen, akses pembiayaan, jaminan pemasaran, dan penguatan kelembagaan ekonomi petani.

Koperasi dan kelompok tani juga harus dikembangkan menjadi lembaga ekonomi produktif, bukan sekadar organisasi administratif. Petani perlu memiliki kemampuan mengelola produksi, mengakses pasar, mengolah hasil pertanian, serta meningkatkan nilai tambah komoditas.

Dengan demikian, petani tidak selamanya berada pada posisi sebagai penjual bahan mentah, tetapi dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang memiliki kekuatan dalam rantai nilai pangan.

Sebab, ketahanan pangan yang dibangun di atas ketidakberdayaan petani merupakan fondasi yang rapuh.

Melindungi Lahan dan Menghadapi Perubahan Iklim

Persoalan lain yang membutuhkan perhatian serius adalah semakin besarnya tekanan terhadap lahan pertanian produktif. Pembangunan infrastruktur, kawasan industri, permukiman, dan berbagai aktivitas ekonomi memang diperlukan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan sumber daya pangan.

Lahan pertanian bukan sekadar aset ekonomi yang dapat dialihkan berdasarkan pertimbangan nilai jual. Dalam perspektif ketahanan nasional, lahan pertanian merupakan sumber daya strategis yang menentukan kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Penyusutan lahan produktif di tengah pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan konsumsi akan memperbesar tekanan terhadap sistem produksi pangan.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus konsisten menjalankan kebijakan tata ruang serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pada saat yang sama, peningkatan produktivitas lahan yang tersedia harus menjadi prioritas melalui modernisasi pertanian, perbaikan irigasi, penggunaan benih berkualitas, teknologi tepat guna, dan penguatan riset.

Modernisasi tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi petani. Teknologi yang terlalu mahal dan sulit diakses justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara petani bermodal besar dan petani kecil.

Tantangan semakin kompleks karena perubahan iklim telah meningkatkan ketidakpastian sektor pertanian. Perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem dapat mengganggu kalender tanam, menurunkan produktivitas, bahkan menyebabkan gagal panen.

Bagi daerah yang bergantung pada sektor pertanian, bencana hidrometeorologi bukan sekadar persoalan kerusakan lingkungan. Dampaknya dapat meluas menjadi persoalan ekonomi rumah tangga, kemiskinan, pengangguran, hingga terganggunya pasokan pangan lokal.

Karena itu, pembangunan pertanian harus mengintegrasikan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pemerintah perlu memperkuat sistem informasi iklim, menyediakan teknologi pertanian adaptif, merehabilitasi jaringan irigasi, memperbaiki tata kelola daerah aliran sungai, serta memperluas perlindungan terhadap risiko gagal panen.

Asuransi pertanian juga perlu diperkuat agar petani tidak sepenuhnya menanggung kerugian akibat bencana dan gangguan produksi di luar kendali mereka.

Sistem pangan yang kuat bukan sistem yang baru bergerak ketika produksi terganggu atau harga bahan pokok melonjak, melainkan sistem yang mampu mengantisipasi risiko sebelum krisis terjadi.

Diversifikasi dan Kekuatan Pangan Lokal

Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan lokal yang sangat beragam. Namun, pola konsumsi masyarakat masih sangat bergantung pada beras.

Ketergantungan tersebut perlu dievaluasi karena Indonesia memiliki berbagai sumber pangan alternatif, seperti jagung, singkong, ubi jalar, sagu, dan sorgum.

Diversifikasi pangan bukan sekadar mengubah pola konsumsi masyarakat, melainkan strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Setiap daerah memiliki karakteristik geografis, budaya, dan sumber daya alam yang berbeda. Karena itu, pembangunan pangan tidak seharusnya diseragamkan dengan menjadikan beras sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan.

Wilayah yang memiliki potensi sagu perlu mengembangkan sagu sebagai komoditas unggulan. Daerah dengan potensi jagung, singkong, dan ubi juga harus memperoleh dukungan untuk membangun industri pengolahan dan memperluas akses pasar.

Diversifikasi dapat mengurangi tekanan terhadap kebutuhan beras nasional sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan.

Namun, upaya tersebut tidak cukup dilakukan melalui kampanye konsumsi. Pemerintah harus membangun ekosistem yang mendukung produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran pangan alternatif agar memiliki daya saing ekonomi.

Ketahanan Pangan Harus Tumbuh dari Daerah

Salah satu pendekatan yang perlu diperkuat adalah desentralisasi kebijakan pangan. Selama ini, pembicaraan mengenai ketahanan pangan sering didominasi indikator nasional, seperti produksi beras, cadangan pangan, dan kebutuhan impor. Padahal, kondisi geografis, kemampuan produksi, dan kebutuhan konsumsi setiap daerah berbeda.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang beragam. Ada daerah yang memiliki lahan persawahan luas, wilayah yang mengandalkan perkebunan, kawasan dengan potensi perikanan besar, serta daerah yang memiliki sumber pangan lokal khas.

Karena itu, pemerintah daerah harus menjadi bagian penting dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Daerah tidak boleh hanya menjadi pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus memiliki peta potensi pangan, data produksi yang akurat, perencanaan kebutuhan konsumsi, serta strategi pengembangan komoditas unggulan.

Aceh, misalnya, memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai basis ketahanan pangan regional.

Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, mulai dari akses jalan produksi, irigasi, kepastian distribusi pupuk, pendampingan petani, hingga jaminan pasar.

Bagi daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian, kerusakan infrastruktur akibat bencana harus dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan produksi pangan. Ketika sawah rusak, saluran irigasi terputus, atau jalan produksi terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga dapat mengganggu pasokan pangan dan perekonomian masyarakat.

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur pertanian harus menjadi bagian integral dari strategi ketahanan pangan daerah.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat cadangan pangan sebagai instrumen antisipasi ketika terjadi bencana, gagal panen, atau gangguan distribusi.

Ketahanan pangan yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia harus tumbuh dari desa, diperkuat kabupaten, disinergikan provinsi, dan dikonsolidasikan melalui kebijakan nasional.

Regenerasi Petani dan Masa Depan Pertanian

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah regenerasi sumber daya manusia di sektor pertanian. Sektor ini membutuhkan keterlibatan generasi muda agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan produksi pangan modern.

Sayangnya, pertanian masih sering dipersepsikan sebagai pekerjaan berat, berisiko, dan memiliki keuntungan yang tidak pasti. Akibatnya, sebagian generasi muda lebih tertarik mencari pekerjaan di sektor lain.

Jika regenerasi petani tidak berjalan, Indonesia berpotensi menghadapi kekurangan tenaga kerja pertanian produktif pada masa mendatang.

Pemerintah perlu mengubah pendekatan pembangunan pertanian dari sekadar aktivitas tradisional menjadi sektor ekonomi yang menjanjikan. Pengembangan pertanian berbasis teknologi digital, mekanisasi, pertanian presisi, pengolahan hasil, dan pemasaran digital dapat membuka ruang partisipasi generasi muda.

Akses terhadap lahan, pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha juga harus diperluas bagi petani muda.

Pertanian harus ditempatkan sebagai sektor ekonomi modern yang menawarkan peluang usaha, inovasi, dan prospek kesejahteraan.

Menempatkan Rakyat sebagai Ukuran Keberhasilan

Pada akhirnya, seluruh persoalan ketahanan pangan bermuara pada bagaimana negara menjalankan perannya dalam mengelola sumber daya dan melindungi kepentingan masyarakat.

Pangan tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada mekanisme pasar karena dampak kenaikan harganya langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Negara harus menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Petani perlu memperoleh harga jual yang layak agar memiliki insentif untuk terus berproduksi. Sebaliknya, masyarakat harus mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.

Keseimbangan tersebut membutuhkan tata niaga yang transparan, pengawasan distribusi, penguatan cadangan pangan, pengendalian praktik perdagangan yang merugikan, serta intervensi pasar yang tepat sasaran.

Setiap kebijakan pangan juga harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi secara terbuka. Peningkatan kesejahteraan petani, efektivitas subsidi dalam menekan biaya produksi, perlindungan lahan produktif, dan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan pangannya harus menjadi bagian dari evaluasi kebijakan publik.

Ketahanan pangan Indonesia merupakan agenda besar yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral dan kebijakan jangka pendek. Dibutuhkan konsistensi politik, keberpihakan anggaran, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, petani, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Swasembada pangan memang merupakan tujuan penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan pertanian.

Sebuah negara belum dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan yang kuat apabila petaninya masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, lahan produktif terus berkurang, distribusi pangan belum merata, dan masyarakat kesulitan memperoleh bahan makanan dengan harga terjangkau.

Indonesia harus membangun paradigma bahwa ketahanan pangan bukan hanya persoalan berapa banyak beras yang diproduksi, melainkan seberapa kuat sistem pangan nasional melindungi kehidupan masyarakat.

Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek program pemerintah. Kekayaan sumber daya alam juga harus dikelola agar benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Jangan sampai Indonesia memiliki tanah yang subur, laut yang luas, dan sumber daya alam melimpah, tetapi justru kesulitan menjamin pangan bagi rakyatnya sendiri.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ketahanan pangan bukanlah seberapa sering pemerintah menyatakan swasembada, melainkan seberapa nyata rakyat merasakan pangan yang tersedia, terjangkau, bergizi, dan berkelanjutan, serta petani yang hidup sejahtera.

Penulis adalah wartawan rahasiaumum.com yang berdomisili di Aceh Tenggara. email: [email protected]

Di Balik Batu Bata, Peluh Aisyah dan Parman Menyambung Hidup

Banda Aceh. RU – Gerimis membasahi tumpukan tanah liat dan batu bata di sebuah tempat...

Ketegor atau Ketegukh, Warisan Pengetahuan Leluhur Melayu Tamiang untuk Sakit Perut Anak

Kualasimpang. RU – Ketika sakit perut tiba-tiba menyerang anak, sebagian masyarakat Melayu Tamiang masih memiliki...

Merah Putih Berkibar di Pulo Nasi, Merayakan Indonesia dari Pulau Terluar

Pagi di Pulo Nasi terasa berbeda. Merah Putih berkibar di berbagai sudut, berpadu dengan umbul-umbul...

Saat Jadwal Kapal Membatasi Langkah Wisatawan ke Pulo Aceh

“Pulo Aceh yang Menunggu Kapal, Ketika Pesona Wisata Terhalang Akses Transportasi“ ACEH BESAR — Hamparan...

Nipah Atsiri dan Mimpi Kebangkitan Nilam Pulau Aceh

“Menghidupkan Kembali Nilam Pulau Aceh, Dari Sejarah Rempah Menuju Harapan Ekonomi Baru“ PULAU ACEH –...