Banda Aceh. RU – Pemulihan korban bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025 dinilai belum berjalan optimal.
Hingga hampir setahun setelah bencana, sejumlah warga masih tinggal di hunian sementara (huntara), sementara bantuan perbaikan rumah dan penanganan daerah aliran sungai (DAS) belum sepenuhnya terealisasi.
Suparmin, warga Dusun Bahagia, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, mengatakan jumlah pengungsi yang masih tinggal di huntara tergolong besar.
Sebagian korban masih menempati hunian sementara yang dibangun pemerintah pusat.
“Kebanyakan dari kami masih tinggal di rumah hunian sementara (Huntara) yang dibangun oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya kepada rahasiaumum.com, Jumat (13/11/2026).
Menurut Suparmin, bantuan logistik dari pemerintah masih terbatas dan tidak rutin diberikan setiap bulan. Bantuan yang diterima antara lain beras sebanyak 5 kilogram, minyak goreng, dan mi instan.
“Seperti 5 kg beras, minyak goreng dan mie instan. Terkecuali masih masa panik pasca banjir saat itu banyak bantuan kami terima dari non pemerintah asal luar daerah,” ungkapnya.
Dia berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan dana rehabilitasi atau perbaikan rumah rusak ringan dan sedang. Sementara rumah warga yang hanyut atau mengalami kerusakan berat diharapkan segera dibangun kembali.
“Dan bagi yang rumahnya hanyut dan rusak berat untuk segera dibangun,” lanjutnya.
Suparmin juga mendesak pemerintah melakukan normalisasi seluruh DAS di Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut dia, pendangkalan sungai menyebabkan air mudah meluap ke permukiman setiap kali hujan deras.
“Seluruh DAS Sungai Tamiang terjadi pendangkalan berat sehingga setiap hujan deras air sungai meluap kepermukiman penduduk. Tentu juga harus dibarengi dengan pembuatan tanggul disepanjang tepi DAS sebagai upaya penanganan atau pencegahan luapan banjir kepermukiman penduduk,” tuturnya.
Koalisi Soroti Lambatnya Pemulihan
Kritik terhadap penanganan pascabencana juga disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh.
Koalisi menilai klaim pemerintah mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sejalan dengan kondisi di sejumlah daerah terdampak.
Lambatnya pemulihan serta belum adanya prioritas penanganan berbasis mitigasi bencana ekologis dinilai turut menyebabkan banjir dan longsor berulang di sejumlah wilayah Aceh.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Shalihin, yang merupakan salah satu anggota koalisi, mengatakan bencana ekologis berulang terjadi karena penanganan dan pemulihan belum berjalan menyeluruh.
“Kami mencatat terjadi bencana ekologis yang berulang di Aceh. Lambatnya penanganan bencana ekologis, berdampak pada kejadian berulang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir,” ungkap Shalihin.
Dia menilai belum terlihatnya pemulihan ekologis secara menyeluruh menjadi salah satu faktor berulangnya bencana.
“Menurut kami, besarnya dampak bencana ekologis karena rusaknya tata kelola hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS),” imbuhnya.
Shalihin juga mempertanyakan kejelasan alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurut dia, tanpa kebijakan anggaran yang transparan dan terukur, dokumen percepatan pemulihan hanya akan menjadi rencana tanpa realisasi.
“Klaim pemerintah telah sepakat kurang lebih Rp100 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana ekologis Aceh Sumatra hanya ruang hampa. Nampaknya saja besar, tapi tidak ada kejelasan di mana pos anggaran tersebut dalam kebijakan negara,” tutupnya.
Pemerintah Akui Ada Kendala
Sementara itu, Analis Kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Fazli, SKM., M.Kes, mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya maksimal dalam penanganan bencana.
Dalam konferensi pers bersama awak media di Hotel Grand Permata Hati, Banda Aceh, Jumat (13/11/2026), Fazli mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban.
“Terkait penanganan bencana akhir November 2025 yang lalu, ada berbagai kendala terkait penanganan. Terutama pemerintah masih mengalami kendala terkait pembangunan huntap karena permasalahan lahan,” ungkapnya.(IA02)
