Banda Aceh. RU – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem kembali menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Aceh mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Penetapan ini dilakukan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi curah hujan tinggi dalam beberapa waktu ke depan.
Analis Kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Fazli, SKM., M.Kes, mengatakan, informasi BMKG menjadi dasar bagi BPBA dalam melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh terkait penetapan status tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers bersama awak media di Hotel Grand Permata Hati, Jalan Sultan Iskandar Muda, Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, BPBA telah menyampaikan informasi status siaga darurat tersebut kepada instansi terkait serta seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota di Aceh.
Namun, penyampaian informasi hingga tingkat gampong dan masyarakat masih membutuhkan peran BPBD di masing-masing daerah.
“Sebagai badan yang memiliki fungsi koordinasi dan informasi, kita sudah menyampaikannya. Namun wilayah jangkau kita hanya ke tingkat Kabupaten/Kota. Kita berharap BPBD Kabupaten/Kota yang kemudian dapat menyampaikannya sampai ke Gampon maupun ke Masyarakat,” ujarnya.
Logistik Disiapkan untuk Daerah Terdampak
Selain menyampaikan informasi peringatan bencana, BPBA juga telah menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan logistik ke seluruh kabupaten/kota di Aceh.
“Logistik untuk status darurat sudah kita distribusikan ke Kabupaten/Kota. Nantinya kalau keadaannya mendesak, maka sudah dapat didistribukan kepada korban yang terdampak,” ungkapnya.
Fazli juga menyoroti perlunya penanganan sejumlah sungai di kawasan rawan bencana, terutama melalui normalisasi aliran dan pengerukan muara yang mengalami pendangkalan.
“Hampir semua aliran sungai dikawasan bencana di Aceh yang harus dinormalisasi, termasuk beberapa muara yang mengalami pendangkalan,” sebutnya.
Terkait penanganan bencana pada akhir November 2025, dia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama dalam pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana akibat persoalan ketersediaan lahan.
“Terutama pemerintah masih mengalami kendala terkait pembangunan huntap karena permasalahan lahan,” tutupnya.(IA02)
