Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh memastikan belum ada keputusan final dari Pemerintah Pusat terkait persoalan bendera Aceh.
Masyarakat diminta tidak terprovokasi informasi bohong yang berpotensi mengganggu kondusivitas daerah.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat masih berlangsung melalui koordinasi dan lobi lintas kementerian.
“Kabar tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Itu sarat kepentingan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana politik serta merusak kondusivitas di Aceh,” kata Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (07/11/2026).
Ia menegaskan, hingga kini belum ada keputusan akhir mengenai persoalan tersebut.
“Saat ini masih dalam pembahasan. Belum ada putusan final,” katanya.
Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh saat ini memperjuangkan tiga persoalan strategis di tingkat pusat, yakni bendera Aceh, kelanjutan dana otonomi khusus (otsus), dan Lapangan Blang Padang.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) juga berdiskusi dengan sejumlah menteri di Jakarta dengan melibatkan pimpinan dan anggota DPR Aceh.
Nurlis menyayangkan munculnya informasi palsu di tengah proses komunikasi tersebut karena dinilai dapat memecah persatuan masyarakat.
“Langkah manipulatif tersebut adalah upaya sistematis untuk memprovokasi keadaan. Tujuannya memecah belah persatuan rakyat, serta mengadu domba masyarakat dengan pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyebaran isu tersebut kontraproduktif ketika pemerintah daerah dan DPR Aceh sedang memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Di saat Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sedang memperjuangkan bendera, dana otsus, dan lapangan Blang Padang, justru muncul orang tak bertanggung jawab melemparkan isu yang kontraproduktif. Itu tidak baik,” kecam Nurlis.
Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat, ulama, tokoh adat, pemuda, dan mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi serta lebih cermat menyaring informasi di media sosial.
“Saat ini, pimpinan daerah sedang berjuang secara konstitusional dan bermartabat demi kepentingan seluruh rakyat Aceh,” katanya.(R10)
