Banda Aceh. RU – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saifuddin Muhammad menyoroti potensi tumpang tindih anggaran dalam program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) akibat persoalan basis data penerima manfaat.
“Kondisi ini berpotensi menyebabkan anggaran kesehatan Aceh dibayarkan secara dobel,” kata Saifuddin Muhammad, dikutip Jumat (09/10/2026).
Ia mengatakan, dari penelusuran pihaknya, masih ditemukan potensi warga yang mendapat pembiayaan JKA meski telah ditanggung melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun kepesertaan BPJS Kesehatan dari perusahaan.
“Persoalan tumpang tindih dana, hingga potensi dobel bayar ini perlu segera diverifikasi dengan mencocokkan data penerima JKA dengan data kepesertaan program kesehatan lainnya,” sarannya.
Saifuddin menyebut salah satu persoalan yang perlu diperiksa adalah penerima JKA yang juga masuk dalam kepesertaan JKN berdasarkan kelompok desil 1 hingga 4.
“Ini perlu verifikasi ulang, khususnya menyangkut kesesuaian data dari perusahaan, dan data dari masyarakat desil,” ujarnya.
Selain penerima yang terdaftar dalam program JKN, terdapat pula pekerja perusahaan di Aceh yang telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan, tetapi masih berpotensi masuk dalam pembiayaan JKA.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu dibenahi agar anggaran Pemerintah Aceh tidak digunakan untuk membiayai peserta yang sebenarnya telah memiliki sumber pembiayaan kesehatan lain.“Inti persoalan ini menyangkut dengan database yang amburadul,” kata Saifuddin.
Ia pun menilai, pemerintah saat ini belum cukup siap untuk menjadi dasar dalam menentukan penerima berbagai program bantuan dan pelayanan publik digital.
“Pembenahan database tidak hanya diperlukan untuk program JKA, tetapi juga berbagai program pemerintah lain yang datanya juga bermasalah,” katanya.
Sehingga jika dipaksankan untuk diterapkan, akan sangat menyulitkan warga dalam mengakses fasilitas dan pelayanan program prioritas pemerintah.
Dia mencontohkan, program rumah duafa juga membutuhkan perbaikan data penerima agar akurat sehingga bantuan bisa tersalur secara tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih.
“Masalah pada database ini bukan hanya terkait persoalan kesehatan saja, persoalan yang sama juga terjadi pada program rumah duafa, yang banyak bermasalah karena data tidak konkret,” ungkapnya.
DPRA pun mendorong Pemerintah Aceh melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data penerima manfaat dengan berbagai sumber data yang tersedia, sebelum menjalankan programnya yang bisa berakhir dengan kekecewaan rakyat.(TH05)
