Banda Aceh. RU – Dua puluh satu tahun setelah kesepakatan damai Helsinki, Pemerintah Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga perdamaian yang telah terbangun serta memastikan manfaatnya terus dirasakan generasi berikutnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengimbau masyarakat untuk menjaga dan merawat perdamaian Aceh sebagai warisan bagi generasi penerus.
“Untuk kita wariskan kepada generasi penerus,” kata Mualem, Jumat (14/08/2026).
Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man) mengatakan pesan tersebut juga disampaikan Mualem melalui video.
Menurut dia, rekaman itu dibuat sebagai ajakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan demi keberlangsungan perdamaian.
“Gubernur Mualem membuat video itu sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat Aceh agar terus menjaga persatuan dan kesatuan untuk merawat perdamaian Aceh,” kata Ampon Man yang juga salah satu tokoh perdamaian Aceh.
Dalam momentum Hari Damai Aceh ke-21, Mualem juga mengajak seluruh pihak berkolaborasi membangun Aceh yang bermartabat, adil, sejahtera, dan damai.
“Memperkuat persaudaraan dan menjaga Aceh agar aman dan nyaman menjadi kunci kemajuan Aceh,” kata Ampon Man.
Ia menjelaskan, peringatan 15 Agustus memiliki arti historis bagi Aceh karena bertepatan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia.
Menurut Ampon Man, kesepakatan tersebut merupakan buah dari kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih jalan damai untuk membangun Aceh.
“Kesepakatan adalah wujud dari kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih berdamai untuk membangun Aceh. Di situ ada filosofinya ada jiwa Aceh, bukan sekedar mengakhiri konflik,” kata Ampon Man.
“Di situ ada cita-cita, ada ruang untuk menata Aceh yang lebih baik dan bermartabat yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.”
Namun, ia mengakui perjalanan perdamaian tidak sepenuhnya berjalan mulus.
Pembangunan Aceh di satu sisi berkembang dengan dukungan sistem politik baru, antara lain melalui keberadaan lembaga Wali Nanggroe, partai politik lokal, dan dana otonomi khusus.
“Seperti keberadaan lembaga wali nanggroe, dan juga adanya partai politik lokal, dan dana otonomi khusus,” katanya.
Di sisi lain, dinamika hubungan politik antara pemerintah pusat dan Aceh serta berbagai persoalan politik lokal turut mewarnai perjalanan tersebut.
“Itu semua pendewasaan bagi kita semua dalam meniti perdamaian,” kata Ampon Man.
Menurut dia, tantangan saat ini bukan lagi sekadar menggelar seremoni peringatan Hari Damai Aceh, melainkan memastikan substansi perdamaian diwujudkan secara nyata.
“Namun bentuk konkret perdamaian itu sendiri yang perlu diwujudkan dengan sempurna. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang sedang kita tunggu hasilnya. Apakah akan sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh atau malah menyimpang dari itu,” ujarnya.(R10)
