Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga segera memperbaiki sistem pelayanan di seluruh SPBU di Aceh guna mengurangi antrean panjang yang dinilai mengganggu fasilitas umum dan berpotensi memicu keresahan masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan hasil evaluasi pemerintah menunjukkan lambatnya pelayanan di sejumlah SPBU menjadi salah satu penyebab utama antrean kendaraan.
Karena itu, Pemerintah Aceh meminta Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina segera melakukan pembenahan dan mengoptimalkan pelayanan mulai Agustus 2026.
“Kalau tidak diperbaiki, kondisi ini berpotensi membuat kegaduhan,” kata Nurlis, Jumat (31/07/2026).
Evaluasi tersebut dilakukan oleh tim Pemerintah Aceh yang dikoordinasikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teuku Adi Darma, Kepala Dinas ESDM Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini.
Berdasarkan temuan tim, sebagian besar dispenser di SPBU memiliki empat nozzle, namun hanya dilayani satu hingga dua petugas.
Akibatnya, satu petugas harus menangani pemeriksaan QR Barcode Subsidi Tepat, mencocokkan nomor polisi kendaraan, melakukan pengisian BBM, hingga menyelesaikan proses pembayaran.
“Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama antrean. Karena itu, Tim langsung menyampaikan protes kepada pihak Pertamina,” ujar Nurlis.
Protes tersebut sudah disampaikan dalam rapat bersama SAM Retail Pertamina dan perwakilan Hiswana Migas Aceh di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh pada 23 Juli 2026.
Selain persoalan pelayanan, tim Pemerintah Aceh juga mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab antrean BBM, yakni faktor pasokan, tingginya permintaan, dan kendala operasional di SPBU.
Dari sisi pasokan, antrean dipengaruhi keterlambatan distribusi, keterbatasan armada, serta gangguan cuaca.
Dari sisi permintaan, terjadi peningkatan mobilitas masyarakat, panic buying, masuknya kendaraan dari luar daerah, serta penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak.
Sementara dari sisi SPBU, antrean dipicu jam operasional, lambatnya pelayanan, keterbatasan dispenser, dan distribusi stok yang belum merata, meski Pertamina menyatakan ketersediaan BBM di Aceh masih dalam kondisi aman.
Pemerintah Aceh juga telah melakukan inspeksi mendadak pengendalian distribusi BBM di Banda Aceh pada Kamis, 30 Juli 2026, dengan melibatkan Dinas ESDM, Disperindag, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta Polda Aceh.
Dalam sidak di SPBU Jeulingke dan SPBU Lambhuk, petugas menemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi.
Di SPBU Lambhuk, tim juga mendapati banyak kendaraan meninggalkan antrean saat petugas tiba di lokasi.
Sebelumnya, pada 22 Juli 2026, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah mengirim surat kepada Kepala BPH Migas untuk meminta penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Aceh.
Dalam surat bernomor 500.10/8664 itu, gubernur menjelaskan tambahan kuota diperlukan agar distribusi BBM tidak menghambat upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Aceh meminta Pertamina menambah frekuensi distribusi mobil tangki BBM bersubsidi, termasuk pada akhir pekan, serta menyesuaikan jenis armada untuk menjangkau wilayah yang akses jalannya belum pulih.
Pertamina juga diminta menambah jumlah petugas di setiap dispenser, menyediakan petugas khusus yang memeriksa QR Code sebelum kendaraan memasuki pompa, menetapkan standar waktu pelayanan setiap kendaraan, menambah personel pada jam-jam sibuk, serta menyediakan jalur khusus bagi kendaraan prioritas seperti sepeda motor, ambulans, dan kendaraan pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah mengusulkan pengaturan jadwal pengisian bagi kendaraan tertentu, seperti truk angkutan barang dan kendaraan proyek, agar antrean di SPBU lebih tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.(TH05)
