Aceh Jaya. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui penguatan sinergi dengan Komisi Informasi Aceh (KIA).
Langkah itu dinilai penting untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Bupati Aceh Jaya Safwandi dengan Wakil Ketua KIA Sabri beserta jajaran komisioner di ruang kerja bupati, Selasa (02/06/2026).
Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh Jaya Juanda serta Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Jaya.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk peningkatan kualitas layanan informasi kepada warga.
Safwandi menegaskan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Menurut dia, akses informasi yang terbuka dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Sabri mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Ia menilai penguatan peran PPID, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan informasi yang semakin baik menjadi faktor penting dalam menghadirkan layanan informasi yang berkualitas.
“Semoga Kabupaten Aceh Jaya terus meningkatkan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Sabri.
Kepala Dinas Kominsa Aceh Jaya Juanda menyatakan pihaknya bersama Tim PPID akan terus mengembangkan inovasi dan memperkuat sistem pengelolaan informasi agar layanan kepada masyarakat semakin efektif dan efisien.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk terus memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Komisi Informasi Aceh guna mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas serta mendukung pemerintahan yang partisipatif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(*)
