Kualasimpang. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memastikan bantuan stimulan perbaikan rumah rusak tahap II dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mulai dicairkan pada Senin, 20 April 2026.
Sebanyak 5.947 unit rumah dari total usulan 5.954 unit dinyatakan berhak menerima bantuan tersebut.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyampaikan kepastian itu secara langsu kepada rahasiaumum.com, pada Minggu (19/04/2026).
“Alhamdulillah, Senin tanggal 20 April 2026 Stimulan Bantuan Rumah Rusak dicairkan oleh BNPB,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyerahan simbolis dijadwalkan berlangsung Selasa, 21 April 2026, dan akan dihadiri Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mempercepat pencairan bantuan stimulan untuk Aceh Tamiang. Kita yang pertama cair dari tiga provinsi yang mengalami bencana,” tegas Armia.
Secara terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Iman Suheri, memaparkan rincian penerima tahap II.
Dari total 5.947 unit, kategori rusak ringan tercatat 2.236 unit, rusak sedang 1.722 unit, serta rusak berat 1.889 unit.
“Total hasil reviu BNPB atas kerusakan rumah ini nilainya mencapai Rp86,7 miliar. Namun hingga tanggal 18 April 2026, baru uang muka sebesar Rp20 miliar yang ditransfer. Sisanya Rp66,7 miliar rencananya akan ditransfer sebelum acara penyerahan simbolis berlangsung,” jelasnya.
Untuk tahap I, pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan 7.737 unit rumah.
Setelah proses reviu, sebanyak 7.674 unit disetujui dengan nilai Rp112,17 miliar.
Realisasi pencairan mencapai Rp108,255 miliar, meliputi rusak ringan 2.759 unit senilai Rp41,385 miliar dari 2.804 unit yang disetujui, serta rusak sedang 2.229 unit senilai Rp66,87 miliar dari 2.337 unit.
Sementara itu, usulan tahap III dan IV masih dalam proses verifikasi. Pemerintah daerah telah mengajukan 22.250 unit untuk tahap III dan 19.878 unit pada tahap IV.
“Untuk Tahap III dan IV saat ini sedang dikerjakan oleh tim. Proses reviu dari BNPB belum bisa dilakukan karena masih menunggu laporan hasil verifikasi dan validasi (verivali) dari enumerator, baik dari BNPB maupun Pemda Aceh Tamiang,” tutup Iman.(S011)
