Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana hidrometeorologi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, mengatakan pemulihan ekonomi harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan menyesuaikan kewenangan masing-masing sektor agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pemulihan ekonomi tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan usaha masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kepercayaan dan kemandirian warga terdampak,” kata Nasir dalam rapat pertumbuhan ekonomi pascabencana di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh pada Minggu, 11 Januari 2026.
Rapat tersebut dihadiri kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi nonpemerintah (NGO), serta sejumlah yayasan yang bergerak dalam penanganan pascabencana.
Nasir menekankan peran penting Civil Society Organization (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi dalam mendukung pemulihan ekonomi, baik melalui pendampingan masyarakat, penguatan kapasitas pelaku usaha, maupun dukungan sumber daya.
Menurut dia, pembiayaan pemulihan tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Pemerintah mendorong pembagian peran, khususnya dalam membantu kelompok usaha mikro dan kecil melalui skema hibah, bantuan skala kecil, serta kemitraan dengan mitra pembangunan.
Dalam aspek permodalan, Pemerintah Aceh menugaskan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama pemulihan sektor usaha.
Dinas tersebut dinilai strategis dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang terdampak bencana.
“Melalui bantuan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan penguatan jaringan pemasaran, UMKM dan koperasi diharapkan dapat kembali bangkit,” ujarnya.
Saat ini, Pemerintah Aceh tengah melakukan inventarisasi dan kompilasi usulan kegiatan yang akan diakomodasi dalam anggaran tahun 2026.
Langkah ini bertujuan memastikan program pemulihan ekonomi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.(TH05)
