Kutacane. RU – Aliansi Honorer Non Data Base BKN Gagal CPNS Indonesia berencana menggelar aksi unjuk rasa nasional pada 17 November 2025.
Aksi ini akan dipusatkan di kawasan Silang Monas, Jakarta, sebelum massa bergerak menuju Kantor Staf Presiden (KSP) atau Istana Negara.
Koordinator aksi, Ariz Gunanza, Asal Lampung mengatakan demonstrasi ini diikuti dari berbagai daerah.
“Ini aksi nasional, Bang. Dari Sabang sampai Merauke ada yang ikut. Walaupun tidak semua provinsi turun, massa diperkirakan sekitar seribu orang,” ujar Ariz kepada rahasiaumum.com, melalui pesan singkat, Jumat (14/11/2025).
Aksi tersebut ditujukan untuk meminta pemerintah memberikan kejelasan status bagi tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk mereka yang gagal dalam seleksi CPNS dan PPPK beberapa tahun terakhir.
Dalam pernyataannya, aliansi menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain:
Pertama, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan surat edaran atau keputusan menteri mengenai penataan honorer non data base.
Mereka mengusulkan agar kelompok honorer ini dapat masuk ke dalam skema pengangkatan PPPK paruh waktu secara afirmatif, terutama bagi yang telah mengabdi minimal dua tahun hingga Desember 2024.
Kedua, aliansi meminta Menteri PAN-RB mengeluarkan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di pusat dan daerah untuk mengusulkan penambahan kuota PPPK paruh waktu bagi honorer non data base, khususnya di daerah dengan kemampuan fiskal yang memadai.
Ketiga, merujuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja APBN/APBD, aliansi meminta kepala daerah memastikan tidak ada tenaga honorer yang dirumahkan atau di-PHK.
Mereka mendesak pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja untuk menjaga keberlangsungan karier honorer non data base.
Keempat, aliansi meminta pemerintah menempuh langkah diskresi guna menjamin perlindungan hukum, kepastian status, dan kesejahteraan tenaga honorer non data base, serta menghilangkan praktik diskriminasi dalam penataan aparatur.
Aliansi menilai kebijakan penataan tenaga honorer masih menyisakan kelompok besar yang belum memperoleh kepastian status.
Mereka berharap aksi 17 November mendatang menjadi momentum pemerintah memberikan solusi regulatif yang komprehensif.(AFW016)
