Aceh Barat. RU – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Musrenbang RKPD 2026 di Aula Teuku Umar Bappeda, pada Kamis (26/06/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Terwujudnya Aceh Barat Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dan Berlandaskan Syariat Islam.”
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus lahir dari pemikiran-pemikiran segar yang menjawab tantangan zaman.
Ia menyebut bahwa dinamika fiskal nasional dan daerah menuntut efisiensi tanpa mengorbankan esensi pelayanan kepada masyarakat.
“Kondisi fiskal yang fluktuatif tidak boleh membuat kita kehilangan arah. Justru ini saatnya kita membangun dengan kolaborasi dan inovasi, bukan hanya rutinitas birokrasi,” tegas Tarmizi.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan pemerintah adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50%.
Namun, Tarmizi menolak pesimisme dan melihat keterbatasan fiskal sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif seperti UMKM yang dapat membuka lapangan kerja baru.
Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menghentikan praktik copy-paste program tahunan yang stagnan.
“Kita butuh pemikir visioner. Mulailah dari mendengar, memahami, dan menyusun program yang berdampak langsung bagi rakyat. Jangan ulang-ulang program lama yang tidak menyentuh akar persoalan,” ujarnya.
Tarmizi juga menyoroti peran strategis sektor swasta melalui program CSR dalam membantu pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengatasi persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah.
“Sampah bukan hanya masalah kebersihan, ini juga soal kualitas hidup. Kita harap perusahaan jangan hanya jadi penonton, tapi ikut turun tangan,” tambahnya.
Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD melibatkan proses panjang dan partisipatif.
“Dokumen ini kita rancang sebagai peta jalan pembangunan yang realistis, terukur, dan inklusif. Fokusnya tetap pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan,” terang Wistha.
Ia juga menyinggung perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Pemkab memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam merealisasikan program-program prioritas.
Dengan semangat kolaboratif, Pemkab Aceh Barat menargetkan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, namun juga berakar kuat pada nilai-nilai syariat Islam, serta menjawab tantangan sosial dan lingkungan secara berimbang.
Musrenbang ini turut dihadiri unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, perwakilan SKPK, dunia usaha, akademisi, dan elemen masyarakat sipil, sebagai wujud keterlibatan kolektif dalam membangun Aceh Barat lima tahun ke depan.(T014)
