Banda Aceh. RU – Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk mengembalikan status tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Langkah ini menyusul persetujuan Presiden Prabowo Subianto terhadap penyelesaian status lahan bersejarah tersebut.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra atas dukungan penyelesaian persoalan tersebut.
“Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Pak Menko Kumham Imipas mengenai pelaksanaan isbat wakaf tersebut. Terima kasih atas kepedulian Bapak Presiden dan Menko Yusril terhadap penyelesaian persoalan tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Jumat (20/11/2026).
Mualem mengatakan, pengajuan isbat wakaf diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai sejarah dan keagamaan Blang Padang. Penyelesaian tersebut juga diupayakan agar tidak merugikan pihak mana pun.
Sebagai kompensasi pengalihan fungsi lahan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan RI untuk diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda.
“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan, dan nilai sejarah serta keagamaan Blang Padang tetap terjaga,” ujar Mualem.
Pemerintah Aceh kini menyiapkan koordinasi lintas pihak untuk melengkapi dokumen permohonan isbat wakaf.
Mualem meminta seluruh tahapan dilakukan melalui musyawarah dan sesuai ketentuan hukum.
“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, serta berlandaskan ketentuan hukum,” tegasnya.
Presiden Setujui Pengembalian Status Wakaf
Persetujuan tersebut tertuang dalam surat Menko Kumham Imipas bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026 yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.
Dalam surat itu, Yusril menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pengembalian status Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, pemerintah pusat akan memfasilitasi pengadaan lahan baru bagi Kementerian Pertahanan yang selanjutnya diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda.
Yusril juga meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai dasar kepastian hukum.
Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia ditugaskan mengawal proses tersebut bersama Pemerintah Aceh.(R10)













