Banda Aceh. RU – Kementerian Perdagangan RI menetapkan minyak nilam (patchouli oil) sebagai salah satu komoditas yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang (SRG).
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang, yang diteken Menteri Perdagangan, Budi Santoso, 26 Oktober 2026.
Menyusul adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Aceh pun mulai menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyimpanan minyak nilam menyusul ditetapkannya minyak nilam sebagai salah satu komoditas Sistem Resi Gudang (SRG) oleh Kementerian Perdagangan RI.
“SK Menteri Perdagangan terkait resi gudang nilam sudah keluar. Selanjutnya Pemerintah Aceh segera menyusun langkah-langkah untuk pelaksanaannya,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T Adi Darma, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu tahapan yang kini dipersiapkan adalah penyusunan SOP penyimpanan minyak nilam guna memastikan kualitas komoditas tersebut tetap terjaga hingga diterbitkan resi gudang.
Selain itu, kata dia, Pemerintah Aceh juga menindaklanjuti kebijakan SRG ini dengan mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis, termasuk standar mutu hingga tata cara penyimpanan minyak nilam.
Ia menilai, standardisasi mutu menjadi hal penting dalam penerapan SRG. Sebab, kualitas minyak nilam yang disimpan harus dapat dipertanggungjawabkan agar memenuhi persyaratan komoditas dan diterima dalam sistem tersebut.
Aspek mutu juga berkaitan dengan pembiayaan perbankan. Resi gudang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan, sehingga kualitas barang yang menjadi dasar penerbitan resi harus terjamin, yang artinya memenuhi standar SNI dan ISO.
Darma berharap, penerapan SRG ini dapat memberikan manfaat langsung bagi petani nilam, terutama dalam meningkatkan posisi tawar dan memberikan pilihan untuk tidak langsung menjual hasil produksi ketika harga pasar sedang rendah.
Pemerintah Aceh, juga berkomitmen mendorong hilirisasi minyak nilam agar komoditas unggulan tersebut tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan baku, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan.
Terkait pelaksanaan program, Pemerintah Aceh menargetkan peluncuran SRG minyak nilam dapat dilakukan pada tahun ini atau paling lambat awal tahun depan.
“Dengan persiapan standar mutu, sistem penyimpanan, serta dukungan pembiayaan dan industri pengolahan, penerapan SRG diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat tata niaga nilam sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh,” ujarnya.(TH05)
