Banda Aceh. RU – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyebut Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan pembagian zonasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit berdasarkan zonasi wilayah, yakni Barat dan Timur.
“Sebagian besar provinsi sentra perkebunan sawit di Indonesia menggunakan satu formula dalam penetapan harga TBS untuk seluruh wilayah, baik bagi petani mitra plasma maupun swadaya. Hanya Provinsi Aceh yang membagi penetapan harga TBS ke dalam dua zonasi internal seperti yang diterapkan Distanbun Aceh” kata Ketua Apkasindo Aceh, Fadhli Ali, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, pembagian zonasi di Aceh berkaitan dengan kondisi geografis yang berbeda antara wilayah Barat-Selatan dan Timur-Utara.
Kedua kawasan tersebut dipisahkan oleh jajaran Pegunungan Bukit Barisan sehingga memiliki perbedaan aksesibilitas, persebaran PKS, pelabuhan ekspor, biaya transportasi, hingga nilai indeks K (Indeks Kinerja-red).
Indeks K merupakan persentase yang menjadi dasar perhitungan bagian harga TBS yang diterima petani setelah memperhitungkan biaya pemasaran, biaya pengangkutan, biaya pengolahan, biaya penyusutan, biaya operasional tidak langsung, dan rendemen pabrik.
Berdasarkan data penetapan resmi Distanbun Aceh dan Apkasindo, harga TBS di wilayah Timur-Utara secara konsisten lebih tinggi dibandingkan Barat-Selatan. Selisihnya berkisar Rp21 hingga Rp30 per kilogram, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mencapai Rp50 per kilogram.
Fadhli menyebut perbedaan tersebut terutama dipengaruhi nilai indeks K yang ditetapkan pemerintah. Efisiensi dan rendemen rata-rata pabrik di wilayah Timur-Utara tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah Barat-Selatan.
Namun, persoalan yang lebih besar justru terlihat pada harga pembelian TBS di tingkat PKS.
Menurut dia, kesenjangan harga di lapangan antara pabrik di wilayah Timur-Utara dan Barat-Selatan jauh lebih besar dibandingkan selisih harga dalam penetapan pemerintah.
Ia mencontohkan perbedaan harga pembelian TBS di PKS wilayah Aceh Timur dengan Nagan Raya. Kesenjangan tersebut, kata Fadhli, kerap dijadikan alasan oleh sebagian PKS di wilayah Barat untuk membeli TBS petani dengan harga lebih rendah.
Dalam sejumlah rapat penetapan harga TBS di Aceh, alasan tingginya biaya pengangkutan CPO menuju Pelabuhan Belawan (Sumatera Utara), berulang kali disampaikan oleh pihak perkebunan dan pabrik.
Ia pun mengakui persoalan biaya logistik tersebut memang faktual. Sebab, jarak pengangkutan CPO dari wilayah Barat-Selatan menuju Belawan lebih jauh dibandingkan dari wilayah Timur-Utara. Dimana biaya angkut CPO di kawasan Barat-Selatan berkisar Rp450 hingga Rp550 per kilogram.
“Setiap kenaikan biaya angkut CPO sebesar Rp100 per kilogram berdampak pada penurunan harga pembelian TBS petani sekitar Rp20 per kilogram. Artinya, semakin tinggi biaya logistik, semakin rendah harga yang berpotensi diterima petani,” jelasnya.
Fadhli menyebutkan, Aceh memproduksi sekitar 1 juta hingga 1,2 juta ton CPO setiap tahun. Lebih dari 60 persen produksi tersebut berasal dari wilayah Barat-Selatan.
Jika diasumsikan produksi CPO di kawasan Barsela mencapai 700 ribu ton per tahun dengan selisih harga Rp50 per kilogram, Fadhli memperkirakan petani dan perusahaan perkebunan sawit di wilayah tersebut berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp35 miliar setiap tahun.
Untuk mengatasi persoalan perbedaan harga tersebut, Apkasindo Aceh berharap Gubernur Aceh dan para kepala daerah di wilayah Barat-Selatan mengusulkan pembangunan pelabuhan khusus CPO yang representatif kepada pemerintah pusat.
“Pembangunan pelabuhan CPO yang representatif di wilayah Barat-Selatan sangat penting untuk menekan biaya logistik, mengurangi beban pengangkutan melalui jalur darat, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi komoditas sawit,” katanya.(TH05)
