Banda Aceh. RU – Pendangkalan sungai akibat sedimentasi menjadi salah satu persoalan yang disoroti pemerintah menyusul banjir susulan di sejumlah wilayah Aceh.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah membahas kemungkinan melibatkan pihak ketiga dalam pembersihan sedimentasi sungai.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pelibatan Pihak Ketiga dalam Upaya Pembersihan Sedimentasi Sungai yang digelar secara daring, Senin (09/11/2026).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh Taufik mengikuti rapat dari Ruang Rapat Sekda Aceh bersama para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dan kepala biro terkait.
Rapat dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, yang juga menjabat Kepala Posko Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.
Safrizal menjelaskan, sedimentasi menyebabkan kerusakan dan pendangkalan sungai sehingga mengurangi kapasitas aliran dalam menampung dan mengalirkan debit air.
Kondisi tersebut membutuhkan penanganan terencana dan terukur untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Karena itu, pemerintah membuka peluang pelibatan pihak ketiga guna mempercepat pembersihan sedimentasi, termasuk melalui dukungan peralatan, sumber daya, dan kemampuan teknis.
Namun, Safrizal menekankan bahwa mekanisme pelibatan pihak ketiga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaannya juga wajib memperhatikan kepentingan penanggulangan bencana, pemulihan fungsi sungai, aspek lingkungan, keselamatan, serta aturan pemanfaatan material hasil pembersihan.
Pemerintah Aceh melalui perangkat daerah terkait turut mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor untuk menangani dampak bencana dan memulihkan infrastruktur sumber daya air di Aceh.(R10)
