Kutacane. RU – Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara beberapa waktu lalu dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk lebih memfokuskan perhatian pada tata kelola air sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Pengamat serta praktisi muda di bidang lingkungan hidup, Idhamni mengatakan lemahnya pengelolaan sungai serta maraknya perambahan hutan disebut memperbesar risiko banjir di wilayah terdampak.
Menanggapi banjir yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan merendam permukiman warga.
Menurut dia, penanganan banjir tidak cukup dilakukan melalui langkah darurat, tetapi harus disertai kebijakan jangka panjang yang menyentuh persoalan hulu hingga hilir.
Idhamni menilai pemerintah kurang serius dalam mencegah bencana banjir di Aceh Tenggara.
“Pemimpin daerah lupa hirarki kehidupan manusia ini berawal dari lingkungan yang lestari. Serta pendangkalan sungai, penyempitan alur, serta kerusakan kawasan bantaran sungai menjadi faktor yang memperparah banjir.” ungkapnya.
Selain itu, aktivitas perambahan hutan di kawasan hulu oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab turut mengurangi daya serap air dan meningkatkan debit sungai saat hujan lebat.
“Kerusakan hutan di kawasan hulu dan buruknya tata kelola air sungai saling berkaitan dan menjadi pemicu utama banjir,” ujar Idhamni kepada rahasiaumum.com, Senin (22/12/2025).
Ia mendorong pemerintah daerah dan pusat melakukan normalisasi sungai, penguatan tanggul, serta penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan risiko banjir dan melindungi masyarakat Aceh Tenggara ke depan.(AFW016)
