Kutacane. RU – Persoalan banjir yang berulang selama empat tahun terakhir di Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, belum tertangani secara menyeluruh.
Pemerintah daerah pun didesak melakukan evaluasi dan menyusun langkah penanganan jangka panjang berbasis kajian ilmiah.
Desakan tersebut disampaikan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (USK), Win Farhan Afdillah, yang merupakan putra asli Desa Kuning I.
Ia menilai, banjir yang terus berulang, disertai sedimentasi, tumpukan kayu, dan penyumbatan jembatan, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penanganan selama ini.
Persoalan tersebut kembali mencuat setelah banjir pada Oktober 2026 berdampak terhadap 1.920 jiwa dari 532 keluarga di 18 desa yang tersebar di enam kecamatan di Aceh Tenggara.
Menurut Win, banjir serupa pernah terjadi pada Mei dan November 2022, Oktober dan Desember 2024, serta Februari 2025.
Bahkan, persoalan penyumbatan jembatan telah berlangsung sejak 2022.
“Jika kejadian yang sama terus berulang dari tahun ke tahun, pemerintah harus berani mengevaluasi cara penanganannya. Jangan sampai setiap banjir datang, pemerintah kembali melakukan pendataan dan rapat, tetapi masyarakat tetap menjadi korban,” kata Win kepada rahasiaumum.com, Sabtu (31/10/2026).
Ia menilai penanganan banjir tidak cukup hanya melalui langkah darurat. Pemerintah perlu mengidentifikasi akar persoalan, mulai dari sedimentasi sungai, kapasitas aliran air, penyumbatan jembatan, hingga kondisi infrastruktur.
Win mendesak Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara memimpin koordinasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, DPRK, instansi teknis, pemerintah kecamatan dan desa, serta pemerintah provinsi dan pusat.
Ia juga mendorong pembentukan Tim Ahli Penanganan Banjir dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melibatkan akademisi serta tenaga ahli bidang hidrologi, teknik sumber daya air, teknik sipil, lingkungan, tata ruang, dan kebencanaan.
Tim tersebut diharapkan melakukan kajian terhadap penyebab banjir, kapasitas sungai, kondisi jembatan dan infrastruktur, sekaligus merumuskan solusi penanganan jangka panjang.
“Jangan menyelesaikan persoalan teknis hanya dengan perkiraan dan tindakan sementara. Kita membutuhkan kajian ilmiah dari orang-orang yang memiliki kompetensi. Hasil kajian tim ahli harus menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah sekaligus bahan untuk mendesak pemerintah pusat mengambil langkah konkret,” ujarnya.
Selain itu, Win meminta kepastian rencana pembangunan flyover di kawasan Jembatan Kuning dan kelanjutan normalisasi Sungai Lawe Kinga.
Kedua program tersebut, menurut dia, harus memiliki kejelasan jadwal, tahapan pekerjaan, sumber pendanaan, serta langkah penanganan sementara sebelum pembangunan permanen direalisasikan.
“Memang ada infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pusat, tetapi masyarakat yang menanggung dampaknya adalah rakyat Aceh Tenggara. Bupati harus menjadi pihak terdepan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menunggu kebijakan dari pusat,” katanya.
Win juga meminta pembagian tanggung jawab yang jelas antarlembaga.
BPBD diharapkan memperkuat mitigasi dan peringatan dini, sedangkan Dinas PUPR dan Bappeda memastikan perencanaan infrastruktur serta penganggaran.
Adapun Dinas Lingkungan Hidup, Camat Bambel, dan Pemerintah Desa Kuning I diminta memperkuat pengawasan lingkungan dan pendataan kondisi lapangan.
Ia menekankan setiap program harus memiliki target waktu, penanggung jawab, serta keterbukaan informasi penggunaan anggaran.
Win mengatakan masyarakat siap terlibat dalam pendataan titik genangan, gotong royong membersihkan saluran, hingga membantu peringatan dini dan evakuasi.
Namun, keterlibatan warga tidak boleh menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan anggaran, kebijakan, tenaga ahli, dan pembangunan infrastruktur.
“Masyarakat tidak ingin terus diminta bersabar setiap kali banjir datang. Kami siap bekerja bersama, tetapi pemerintah harus menunjukkan keseriusan melalui langkah nyata,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah tidak lagi berhenti pada pendataan dan rapat koordinasi setiap kali banjir terjadi, tetapi segera merealisasikan langkah penanganan yang terukur.
“Rakyat membutuhkan penyelesaian, bukan pengulangan janji. Bentuk tim ahli, satukan seluruh instansi, desak pemerintah pusat, dan pastikan setiap program berjalan. Keselamatan rakyat harus dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar pernyataan,” pungkasnya.(AFW11)
